Gratianus Silas/Cepos
Drs. Yan Piet Rawar
JAYAPURA- Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Tenaga Kerja mengimbau seluruh perusahaan di Provinsi Papua untuk melakukan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan, dalam hal ini Hari Raya Natal, kepada setiap tenaga kerja di perusahaannya masing-masing.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua, Drs. Yan Piet Rawar mengatakan, seluruh perusahaan sudah harus membayarkan THR bagi tenaga kerjanya paling lambat 7 hari sebelum hari raya.
“Kami imbau seluruh perusahaan di Provinsi Papua untuk membayar THR Keagamaan Natal bagi karyawannya, paling tidak 7 hari sebelum hari raya. Hal ini ini sesuai dengan ketentuan yang ada,” ungkap Drs. Yan Piet Rawar kepada Cenderawasih Pos, Kamis (13/12).
Dimaksudkan Kadisnaker Rawar ialah tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 6 Tahun 2016 tentang tunjangan keagamaan bagi pekerja/buruh di perusahaan. THR Keagamaan merupakan pendapatan non upah yang memang wajib dibayarkan perusahaan kepada para pekerja/buruh atau keluarganya menjelang Hari Raya Keagamaan, seperti halnya saat ini menjelang Hari Raya Natal.
“Kami pun mengimbau para tenaga kerja dapat memberi laporan jika mendapati perusahaan tempatnya bekerja itu tidak membayarkan THR. Pelaporan dapat dilakukan di kantor Dinas Tenaga Kerja tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota, agar kemudian dapat diambil tindakan di mana kami memberikan sanksi teguran terhadap perusahaan yang bersangkutan,” jelasnya lagi.
Atas nama Gubernur Papua, Kadisnaker Rawar meminta seluruh perusahaan di Provinsi Papua untuk membayarkan THR karyawannya dengan tepat waktu sesuai dengan aturan yang ditetapkan. “Kami pun tidak segan memberi sanksi bagi perusahaan manapun yang terlambat membayar THR karyawannya,” tambahnya.
Kadisnaker Rawar mengaku belum mendapati laporan terkait tenaga kerja yang tidak mendapatkan THR dari perusahan tempatnya bekerja di tahun sebelumnya. Namun, ia menduga adanya kemungkinan perusahaan yang tak membayarkan THR bagi karyawannya.
Sementara itu bagi perusahaan yang tak mampu membayarkan THR karyawan, diminta untuk segera melapor kepada dinas tenaga kerja setempat, beserta alasan yang tepat. “Supaya tidak mendapat sanksi, namun wajib menyertakan alasan yang tepat disertai gambaran pemasukan atau pembukuan perusahaan,” pungkasnya. (gr/ary)
Editor : Administrator