Gratianus Silas/Cepos
Komite IV DPD RI kala menyambangi Pemerintah Provinsi Papua di Sasana Karya, Kantor Gubernur Papua, Rabu (12/12) kemarin.
JAYAPURA- Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menyebutkan bahwa sistem pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus) yang selama ini diterapkan tidak tepat. Hal ini disampaikan langsung Anggota Komite IV DPD RI, Ajiep Padindang, kala rombongan Komite IV DPD RI menyambangi Pemerintah Provinsi Papua di Sasana Karya, Kantor Gubernur Papua, Rabu (12/12) kemarin.
“Yang namanya Otsus itu hanya dananya. Sebaliknya, sistem pengelolaannya itu tidak bersifat khusus. Ini yang tidak tepat. Dengan kata lain, terdapat kekeliruan pada sistem pengelolaan keuangan dana Otsus dari pemerintah pusat, bukannya pemerintah daerah,” jelas Ajiep Padindang kepada wartawan usai pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Papua di Sasana Karya, Kantor Gubernur Papua, Rabu (12/12) kemarin.
Menurut Padindang, pengelolaan dana Otsus tidak dapat diperlakukan atau disamakan dengan dana lainnya. Demikian, DPD RI menjadikan hal ini sebagai perhatian utama untuk kemudian dengan segera, membahasnya dengan Kementerian Keuangan RI, agar peninjauan kembali dapat dilakukan, terlebih sebelum Otsus berakhir pada 2021 mendatang.
“Kami dorong biar ada pembenahan, sebab, sebesar apapun dana Otsus diberikan, kalau kemudian perlakuannya itu sama dengan sistem pengelolaan secara umum, maka hal inilah yang membuat pemerintah mengalami kesulitan-kesulitan, terlebih dalam hal improvisasi dan inovasi untuk percepatan pembangunan yang tertuang dalam Undang-Undang Otsus itu sendiri,” terangnya.
Anggota Komite IV DPD RI lainnya, yang juga berasal dari daerah pemilihan Papua, Edison Lampe menambahkan bahwa tidak adanya relevansi dalam sistem pengelolaan dana Otsus.
“Kekhususan Otsus itu tidak tercermin dalam sistem pengelolaannya. Inilah yang kami lihat dan tidak relevan. Makanya, kami dorong agar Mendagri dapat menyesuaikan. Artinya, memberikan kita kewenangan untuk mengatur kemandirian keuangan dalam Otsus ini. Jangan hanya berbekal Otsus, namun aturan yang ditetapkan semuanya dari pemerintah pusat, sehingga Otsus tidak mencerminkan kekhususan itu sendiri,” tambah Edison Lampe.(gr/ary)
Editor : Administrator