Hery Dosinaen, SIP., MKP. Gratianus (FOTO : Silas/Cepos)
JAYAPURA- Berkaitan dengan penyusunan materi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2019 Provinsi Papua, harus disusun berdasarkan perampingan Organisasi Perangkat (OPD, menurut Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Hery Dosinaen, SIP, MKP., perampingan OPD ini telah rampung dan disetujui Kementerian Dalam Negeri. Namun, hal ini akan kembali dibahas dengan DPR Papua, terlebih terkait penyusunan materi APBD 2019.
“Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) sudah ada dan akan dibahas lagi di DPR Papua. Namun, yang jelas, perampingan sudah selesai, sudah disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),” jelas Hery Dosinaen, SIP, MKP., menjawab Cenderawasih Pos, Jumat (7/12) kemarin.
Disinggung soal agenda sidang APBD 2019 yang dikhawatirkan akan terbengkalai, Sekda Dosinaen memastikan bahwa hal tersebut tidak akan terjadi. Artinya, untuk materi yang diserahkan ke DPR Papua nantinya, Pemprov akan tetap menggunakan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dengan dasar 52 OPD.
“Kami tetap akan pakai RKPD di 52 SKPD, nanti Permendagrinya akan menginstruksikan gubernur untuk menyelesaikan OPD yang telah dirampingkan,” tandasnya.
Dosinaen menyebutkan bahwa untuk materi non-APBD 2019 Pemprov Papua telah diserahkan ke DPR Papua. “Sementara untuk materi Kebijakan Umum APBD-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) rencana akan diserahkan hari ini (kemarin, red),” pungkasnya. (gr/ary)
Editor : Administrator