Pembukaan kegiatan Validasi Peta Kebutuhan Instansi Pemerintah Sebagai Dasar Dalam Penetapan Kebutuhan ASN Tahun Anggaran 2019, yang diselenggarakan di Hotel Horison Jayapura, Selasa (13/11) kemarin. (FOTO : Humas Pemprov for Cepos)
JAYAPURA- Pemerintah Provinsi Papua meminta agar validasi CPNS dapat dilakukan mulai dari 2014 hingga 2019. Tujuannya tidak lain agar CPNS diakomodir dari tiga kategori, yakni kategori umum, formasi khusus dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Hal ini disampaikan langsung Asisten Bidang Umum Sekda Papua, Elysa Auri, dalam menyikapi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PAN RB) yang hanya melakukan validasi CPNS untuk tahun 2019.
“Sesuai dengan pertemuan Gubernur Papua dan Menpan RB beberapa waktu lalu, sudah disepakati tiga kategori itu akan dilakukan untuk Pemprov Papua, yakni kategori CPNS Umum, Formasi Khusus untuk Papua dan PPPK,” ungkap Elysa Auri usai membuka kegiatan Validasi Peta Kebutuhan Instansi Pemerintah Sebagai Dasar Dalam Penetapan Kebutuhan ASN Tahun Anggaran 2019 yang diselenggarakan di Hotel Horison Jayapura, Selasa (13/11) kemarin.
Dikatakan Auri, jika validasi CPNS ini dilaksanakan hingga Desember 2018, maka bisa dilakukan di Papua dan Papua Barat sebelum Desember. Oleh sebab itu, pihaknya mengharapkan kabupaten/kota menyerahkan data yang valid pada kesempatan pertama.
“Barangkali dengan data yang valid ini bisa digunakan untuk salah satu data, sehingga bisa mendorong penerimaan CPNS Papua dan Papua Barat. Dengan pelaksanaan validasi di seluruh Indonesia, serentak dari Aceh hingga Papua, mudah-mudahan ini bisa membantu mendorong penerimaan CPNS di Provinsi Papua,” pungkasnya. (gr/ary)
Editor : Administrator