Drs. Yan Piet Rawar (FOTO : Gratianus Silas/Cenderawasih Pos)
JAYAPURA- Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua, Drs. Yan Piet Rawar meminta semua pihak, termasuk pimpinan perusahaan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta pihak swasta untuk mematuhi keputusan Gubernur Papua, terkait penetapan Upah MinImum Provinsi (UMP) 2019 yang mencapai Rp 3.240.900.
“Atas nama Pemprov Papua kami sampaikan kepada semua pihak, terutama pimpinan perusahaan, BUMN dan BUMD, dan swasta lainnya, agar mengetahui dan mematuhi keputusan Gubernur Papua. Hal ini wajib dilaksanakan semua yang menggunakan tenaga kerja di Provinsi Papua,” sebut Drs. Yan Piet Rawar, Minggu (4/11) kemarin.
Seperti diketahui sebelumnya, Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP., MH., melalui Pengumuman Nomor 561/12218/SET telah menetapkan UMP 2019 bagi Provinsi Papua sebesar Rp. 3.240.900, yang mana akan mulai diberlakukan pada 1 Januari 2019.
Hal ini tentunya berkaitan dengan peningkatan UMP yang dinyatakan naik hingga mencapai 8,03 persen dari tahun 2018. Berdasarkan informasi yang dikeluarkan Kementerian Tenaga Kerja beberapa waktu yang lalu.
“Berdasarkan surat yang dikeluarkan dan disebutkan, saya Gubernur Papua menyatakan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan, maka UMP 2019 ditetapkan sebesar Rp 3.240.900. Ini mengalami kenaikan 8,03 persen dari UMP tahun 2018,” ujar gubernur.(gr/ary)
Editor : Administrator