Nicolaus Wenda (FOTO: Hans Cepos)
JAYAPURA-Pemerintah Provinsi Papua melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) tengah berupaya melobi ke pemerintah pusat, agar ada penerimaan formasi khusus pada penerimaan CPNS di tahun 2018 ini.
“Selain penerimaan secara umum, kami juga meminta pemerintah pusat untuk ada formasi khusus di Papua dalam penerimaan CPNS di tahun 2018 ini,”ungkap Kepala BKD Provinsi Papua,Nicolaus Wenda.
Wenda akui, untuk formasi khusus ini memang sudah sepakat dalam rapat bersama pihaknya dengan Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Sekda belum lama ini.
Hanya sekarang tinggal kelanjutan untuk diteruskan ke pemerintah pusat, dalam hal ini Menpan RB, sehingga bisa diakomodir untuk penerimaan CPNS formasi khusus di Papua.
Kemudian untuk hasil test dilakukan sesuai dengan peringkat dan kewenangan. Dimana kewenangannya ada di pejabat pemerintah yang tertinggi yaitu gubernur, bupati dan wali kota yang lebih mengetahui kondisi daerah.
“Kami memang usulkan 333 formasi dalam penerimaan CPNS di tahun 2018 ini,tetapi hingga saat ini masih menunggu pengumuman resmi dari Menpan RB untuk formasi ini. Termasuk untuk formasi khusus juga kita harapkan harus ada,”teranngnya.
Ditambahkan Wendam untuk formasi khusus ini demi kepentingan daerah sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001, dalam mengakomodir Orang Asli Papua (OAP).
“Jadi sesuai rencaan Gubernur akan melakukan pertamuan lebih dulu dengan para Bupati se Tanah Papua untuk membicarakan soal penerimaan CPNS tahun 2018 ini, selanjutnya hasil ini akan dibawa ke Presiden bersama DPR Papua,MRP dan para Bupati yang dipimpin langsung oleh gubernur,”ujar Wenda.
Lanjut Wenda, selain meminta formasi khusus di Papua,juga MRP,DPR Papua bersaam Pemerintah Provinsi Papua sudah sepakat untuk menolak penerimaan CPNS di Papua secara online.
“Ini sudah menjadi kesepakatan bersama dan masyarakat di Papua sudah menginginkan hal ini agar penerimaan CPNS di Papua dilakukan secara ofline bukan online,’’tandasnya.(ans/ary)
Editor : Administrator