Hery Dosinaen (FOTO : Hans Cepos)
JAYAPURA– Pemerintah Provinsi Papua belum memberi keterangan resmi terkait data Badan Kepegawaian Nasional (BKN) yang menerbitkan 2.259 koruptor berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) di seluruh Indonesia.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Hery Dosinaen menyampaikan, belum dapat memberi komentar terkait data yang diterbitkan BKN tersebut. Pasalnya pihaknya masih akan mengkonsulitasikan hal ini kepada stafnya dan segera memberi keterangan dalam waktu dekat ini.
“Sejauh ini kami masih akan mengkonsultasikan persoalan ini, lalu mengambil tindakan. Makanya saya belum bisa komentar sekarang terkait penerbitaan ASN berstatus Koruptor di daerah ini,”ungkap Sekda.
Berdasarkan data BKN, Provinsi Sumatera Utara berada di urutan teratas dengan 298 orang (pemerintahan provinsi 33 orang dan kabupaten/kota 265 orang).Sementara Provinsi Papua berada di urutan kelima dengan total koruptor berstatus PNS 146 orang, dengan perincian 10 orang di pemerintahan tingkat Provinsi serta 136 orang di kabupaten dan kota.
Sementara itu Asisten Bidang Umum Sekda Papua Elysa Auri mengatakan, pihaknya akan segera mensosialisasikan keputusan bersama Mendagri, Menpan RB dan BKN tentang penegakan terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman dari pengadilan karena melakukan tindak pidana korupsi.
Auri megakui, keputusan memecat PNS yang melakukan tindak pidana korupsi di Papua tak serta merta dilakukan secara semena-mena.Pasalnya harus dilakukan pengkajian terlebih dahulu, antara surat keputusan dua menteri dan BKN tersebut, selanjutnya mempertimbangkan tingkat kesalahan pegawai yang melakukan korupsi.(ans/ary)
Editor : Administrator