Djuli Mambaya. (FOTO : Dok Cepos)
JAYAPURA-Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Papua mencatat sebanyak 8 kabupaten dan 1kKota di Provinsi Papua pada 2017 lalu telah dinyatakan memenuhi standar legalisasi Harga Satuan Bahan Bangunan Gedung Negara (HSBGN).
Kabupaten/Kota tersebut antara lain, Kota Jayapura, Kabupaten Sarmi,Puncak Jaya,Kepulauan Yapen,Biak Numfor, Asmat, Deyai dan Mamberamo Tengah
Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua,Djuli Mambaya mengatakan, pihaknya memberikan apresiasi kepada 8 kabupaten/kota atas pencapaian tersebut. Meski selama ini, kesadaran instansi di kabupaten/kota atas pentingnya pengesahan HSBGN oleh kepala daerah masih kurang.
‘’Kami berharap dengan kegiatan FGD ini nantinya dapat tercapai penyeragaman penyusunan HSBGN yang selanjutya dapat dilegalkan oleh para bupati di kabupaten/kota di Papua sesuai aturan,’’ujar Djuli saat ditemui usai memberikan sambutan pada acara Fokus Grup Diskusi (FGD) Legalisasi Harga Satuan Bangunan di Gedung Negara (HSBGN),Selasa (28/8).
Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Seksi (Kasi) Banguna Gedung Negara Kementerian PUPR, Kusriyanti mengapresiasi pencapaian 8 kabupaten kota dalam hal legalisasi HSBGN ini
“Kami berharap dari kegiatan FGD ini nantinya dapat membantu kabupaten/kota dalam menentukan formula standar penghitungan HSBGN.Selain itu juga akan mengetahui sebenarnya apa permasalahan kesulitannya yang dihadapi,”tambah Kusriyanti.(ans/ary)
Editor : Administrator