Suasana forum saat kegiatan penandatanganan perjanjian kerja sama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) – Aparat Penegak Hukum (APH) Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat, di Sasana Krida, Kantor Gubernur Papua, Senin (20/8) kemarin.(FOTO : Gratianus Silas/Cepos)
JAYAPURA- Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) – Aparat Penegak Hukum (APH) Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat, dilakukan di Sasana Krida, Kantor Gubernur Papua, Senin (20/8) kemarin.
“Kesepakatan hari ini merupakan satu motivasi bagi kami untuk bekerja keras dalam membenahi semua penyelenggaraan pemerintahan, walau tantangan dan hambatan yang dihadapi begitu luar biasa,” ungkap Sekda Provinsi Papua, Hery Dosinaen, SIP, MKP., dalam sambutannya.
Hal ini dikarenakan sudah merupakan bagian dari pada komitmen pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta tidak ketinggalan bimbingan ke masyarakatan.
“Hal inilah yang didorong kami mewujudkan pemerintahan yang berlangsung dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Artinya, hal ini menjadi perhatian serius bagi kami untuk bagaimana membenahi semua,” tambahnya.
Seperti diketahui, perjanjian kerja sama ini merupakan bagian dari pada koordinasi penanganan pengaduan masyarakat terkait indikasi kkorupsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Hal inilah yang tertuang pada nota kesepahaman antara Kemendagri, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian RI. (gra/ary)
Editor : Administrator