Djuli Akui Penyerapan Anggaran di PU Terhambat

Administrator • Dipublikasikan Sabtu, 4 Agustus 2018 | 00:16 WIB





Djuli Mambaya





JAYAPURA- Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Papua, Djuli Mambaya mengakui penyerapan anggaran di dinasnya tahun ini akan terhambat.





"Saat ini masih banyak proyek pekerjaan di dinas kami yang belum dilakukan di tahun ini, berdampak pada penyerapan anggaran tahun ini,”ungkap Djuli.





Menurut Djuli, penyerapan anggaran di dinasnya bisa saja terhambat, pasalnya hingga kini ada keterlambatan prores lelang oleh pihak Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan LPSE Provinsi Papua yang dianggapnya lambat dalam melakukan proses lelang pekerjaan.





“Ada 200 pekerjaan yang harusnya dikerjakan di tahun 2018 ini, tetapi hingga kini baru dua pekerjaan yang sudah dilelang dan telah dilakukan penandatangan kontrak dengan pihak ketiga,”terang Djuli.





Dua proyek pekerjaan tersebut diantaranya kelanjutan pembangunan jembatan Holtekamp - Hamadi dan proyek pekerjaan lanjutan pembangunan Ring Road yang sejauh ini sudah dilakukan tanda tangan kontrak dengan pihak ketiga.





Sementara untuk pekerjaan lainnya belum sama sekali. Padahal ini sudah masuk bulan Agustus 2018,empat bulan lagi waktu sisa untuk tuntaskan semua proyek yang direncanakan tahun 2018 ini.





Pihaknya melihat keterlambatan proses lelang di ULP Papua ini karena memang SDM-nya kurang. Dengan ribuan paket pekerjaan yang dilelang atau dikerjakan tahun ini, bagaimana mereka bisa kerja maksimal.





“Pokja ULP tersebut hanya 19 orang bagaimana mereka mau kelola ribuan paket. Belum lagi instruksi dari pimpinan ULP yang lama baru turun ke anak buah. Hal ini juga yang membuat terhambat,”tuturnya.





Kontrakpun bisa terjadi kalau proses lelang pekerjaan ini sudah dimenangkan di ULP.Semua sudah jelas berdampak, karena waktu sudah mendesak, padahal banyak pekerjaan fisik yang harus dilakukan oleh dinasnya di tahun ini.





“Kami tidak bisa lakukan penandatangan kontrak sembarangan atas pekerjaan di tahun ini. Semua tergantung hasil proses lelang di ULP Papua. Kalau mereka sudah selesai proses di sana, terus sudah tentukan pemenang proyeknya, maka kami lakukan penandatangan kontrak dan bisa berjalan,’’tandasnya.(ans/ary)


Editor : Administrator