CEPOSONLINE.COM, SORONG – Forum Pengawal Perjuangan Rakyat (FOPERA) Papua Barat Daya meminta proses seleksi Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Barat Daya mengutamakan Orang Asli Papua (OAP).
Ketua Umum FOPERA PBD, Yanto Ijie, mengatakan Papua Barat Daya merupakan provinsi dengan status Otonomi Khusus (Otsus), sehingga pengisian jabatan strategis di lingkungan pemerintahan perlu memperhatikan hak dan kepentingan Orang Asli Papua.
Yanto Ijie mengatakan, dari 12 peserta yang terdaftar dalam proses seleksi Sekda Papua Barat Daya, terdapat nama peserta yang bukan Orang Asli Papua.
"Kami sangat menghormati hak prerogatif Gubernur untuk memilih siapa saja yang akan menduduki jabatan Sekda. Namun satu hal yang tidak bisa ditawar, Sekda Papua Barat Daya harus Orang Asli Papua. Titik," kata Yanto Ijie, Rabu (23/9).
Yanto Ijie mengatakan pandangan tersebut merujuk pada semangat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang menempatkan pemenuhan hak dan kesejahteraan Orang Asli Papua sebagai salah satu tujuan utama.
Yanto Ijie juga menyebut Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021, khususnya Pasal 27, yang menurutnya mengatur manajemen Aparatur Sipil Negara di daerah Otsus dengan memberikan perhatian terhadap Orang Asli Papua.
Yanto Ijie mengatakan dirinya juga mengingat pernyataan Gubernur Papua Barat Daya dalam sejumlah pertemuan resmi terkait posisi Orang Asli Papua dalam perebutan jabatan strategis.
"Orang Asli Papua tidak pergi ke Sumatera, ke Jawa, ke Sulawesi untuk memperebutkan jabatan strategis di sana," kata Yanto Ijie mengutip pernyataan Gubernur Papua Barat Daya.
Yanto Ijie mengatakan pernyataan tersebut menjadi dasar bagi FOPERA untuk meminta agar ruang bagi putra-putri asli Papua dalam jabatan strategis di Papua Barat Daya tetap diperhatikan.
Yanto Ijie menegaskan bahwa sikap FOPERA tidak dimaksudkan untuk menolak keberadaan masyarakat dari luar Papua.
"Otonomi Khusus lahir karena air mata dan darah Orang Asli Papua. Aturan ini bukan untuk mengusir siapa pun. Kami tidak rasis, kami mencintai keberagaman, kami siap hidup berdampingan. Tapi tolong, hargailah: negara memberikan Otsus khusus bagi kami. Itu bukan kebetulan, itu pengakuan atas hak kami," ujar Yanto Ijie.
Yanto Ijie meminta ASN non-OAP yang mengikuti seleksi tersebut mempertimbangkan semangat Otonomi Khusus dan memberikan ruang kepada putra-putri asli Papua.
Yanto Ijie juga mengaitkan pengisian jabatan Sekda dengan stabilitas pemerintahan dan masyarakat di Papua Barat Daya.
"Bagaimana mungkin kita menjaga stabilitas keamanan jangka panjang jika jabatan tertinggi birokrasi ini tidak dipegang oleh anak daerah sendiri? Jika Sekda dijabat Non-OAP, potensi gangguan ketenteraman masyarakat tidak akan berhenti sesaat, ini akan menjadi masalah permanen yang berkepanjangan," kata Yanto Ijie.
Yanto Ijie mengatakan FOPERA meminta Gubernur Papua Barat Daya menggunakan kewenangan yang dimilikinya dengan mempertimbangkan aspirasi tersebut.
"Kami tidak menolak saudara-saudara dari luar. Kami hanya meminta satu hal: berikan hak kami kembali. Itu tidak terlalu berat untuk diminta," pungkasnya.(*)
Editor : Lucky Ireeuw