CEPOSONLINE.COM,SORONG – Puluhan massa aksi menggelar demonstrasi di depan Kantor Gubernur Papua Barat Daya, Senin (21/9). Mereka menolak pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dan menuntut pendidikan gratis di seluruh Tanah Papua.
Aksi tersebut dipicu kasus dugaan keracunan yang dialami 26 pelajar dan lima guru SMP Muhammadiyah Al Amin Kota Sorong setelah mengonsumsi MBG beberapa waktu lalu.
Dari pantauan media ini, massa aksi membakar ban bekas dan berorasi di depan Kantor Gubernur Papua Barat Daya. Massa juga membawa sejumlah poster berisi tuntutan, di antaranya “PAPUA DARURAT PUTUS SEKOLAH”, “KERACUNAN MBG = TRAUMA DAN ANAK TAKUT SEKOLAH”, “PRABOWO STOP JADIKAN RAKYAT SEBAGAI KELINCI DARI MBG BERACUN”, serta “DEMI MASA DEPAN PAPUA, GRATISKAN PENDIDIKAN DI SELURUH TANAH PAPUA”.
Penanggung Jawab Aksi Tolak MBG, Yosep Nauw mengatakan, aksi tersebut merupakan bentuk penolakan terhadap program MBG sekaligus tuntutan agar pemerintah menggratiskan pendidikan mulai dari tingkat TK hingga perguruan tinggi di seluruh Tanah Papua.
“Hari ini kami turun aksi dengan satu isu, yaitu tolak MBG dan gratiskan pendidikan dari TK sampai perguruan tinggi di seluruh Tanah Papua,” kata Yosepus.
Menurutnya, massa aksi bergerak dari dua titik, yakni Universitas Muhammadiyah Sorong (UMS) dan kawasan Sorong City, sebelum melakukan long march menuju Kantor Gubernur Papua Barat Daya.
Yosep mengatakan, massa memilih Kantor Gubernur Papua Barat Daya sebagai lokasi aksi karena pemerintah provinsi dinilai memiliki kewenangan dalam menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah pusat.
Namun, hingga aksi berlangsung, Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya tidak menemui massa.
“Tujuan kami bukan ke mereka tiga, tapi tujuan kami ke wakil gubernur yang hari ini sebagai pelaksana atau Ketua Badan Gizi Daerah di Provinsi Papua Barat Daya,” ujarnya.
Lanjutnya, aksi tersebut bukan kali pertama dilakukan dengan tuntutan serupa. Menurut Yosep, aksi sebelumnya juga telah dilakukan pada 2 Mei, namun pihaknya mengaku belum mendapatkan respons sesuai yang diharapkan.
“Ini aksi yang kedua kali. Yang pertama pernah tanggal 2 Mei dengan isu yang sama, namun tidak ada respon. Dan hari ini kami datang lagi dengan isu yang sama, tidak ada respon juga,” katanya.
Yosep bahkan mengancam akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar apabila tuntutan mereka tidak mendapat respons, khususnya jika kembali terjadi kasus keracunan akibat MBG.
“Kami akan kembali dan konsolidasi massa yang begitu banyak lagi, kami akan datang dan dengan cara yang berbeda. Dan ketika ada korban keracunan lagi, kami datang dengan cara yang berbeda dan bawa jenazahnya ke depan,” tegasnya.
Yosep meminta pemerintah daerah mengambil tanggung jawab apabila kasus serupa kembali terjadi.
“Ketika ada korban keracunan lagi, kami datang dengan cara yang berbeda dan bawa jenazahnya ke depan dan Bapak Gubernur sendiri sebagai perpanjangan tangan dari pusat kemudian Wakil Gubernur sebagai Ketua Badan Gizi atau Satgas MBG di Provinsi Papua Barat Daya bertanggung jawab,” ujarnya.
Yosep juga menyinggung kasus dugaan keracunan yang terjadi di SMP Muhammadiyah Al Amin Kota Sorong. Ia menyebut terdapat 26 siswa dan lima guru yang mengalami keluhan setelah mengonsumsi MBG.
“Karena kemarin hari Rabu baru terjadi keracunan di SMP Muhammadiyah di kilo 10 situ, kemudian bukan hanya siswa, itu jumlahnya 33, bukan hanya siswa tapi ada lima guru juga yang terkena keracunan juga,” katanya.
Menurutnya, tuntutan penolakan MBG juga berkaitan dengan dampak program tersebut terhadap sektor ekonomi masyarakat Papua.
“MBG ini itu atau kita biasa bilang makanan beracun gratis, karena tidak memberikan efek apapun atau manfaat,” ujarnya.
Ocep sapaan akrabnya menilai program tersebut belum memberikan dampak yang dirasakan masyarakat lokal, termasuk mama-mama pedagang dan petani.
“Tong punya mama-mama yang hari ini berjualan entah itu dari Papua atau non-Papua yang jualan di Pasar Remu, hasil kebun belum pernah masuk di dapur MBG, tapi tetap masih di pasar. Berarti tidak ada keberhasilan dari MBG itu sendiri,” katanya.
Yosep juga meminta anggaran yang digunakan untuk program MBG dapat dialihkan untuk kebutuhan pendidikan, terutama bagi anak-anak yang putus sekolah dan mereka yang terkendala biaya untuk melanjutkan pendidikan.
Yosep mengatakan di Papua Barat Daya terdapat 38 dapur MBG dengan kebutuhan anggaran yang menurutnya mencapai ratusan juta hingga sekitar Rp1 miliar per dapur setiap bulan.
“Jadi 38 dapur MBG ini berarti 38 miliar dalam satu bulan. Itu kalau misalnya dong anggaran itu dialihkan ke biaya pendidikan, kemungkinan dia bisa mendapat 3.000 anak usia sekolah yang hari ini tidak sekolah,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah lebih memprioritaskan pendidikan bagi anak-anak Papua.
“Anak-anak yang banyak putus sekolah, SMP, SMA, dan bahkan yang ada di perguruan tinggi tidak bisa lanjut pendidikan karena faktor ekonomi lain-lain. Ya saya pikir negara bahkan pemerintah dia hadir untuk itu, mengatasi itu,” katanya.(*)
Editor : Agung Trihandono