CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA-Setahun setelah kampanye #SaveRajaAmpat digaungkan, Greenpeace Indonesia kembali mengungkap temuan yang menunjukkan kawasan Raja Ampat dinilai masih menghadapi ancaman industri ekstraktif.
Kepulauan yang dikenal memiliki kekayaan keanekaragaman hayati laut dan darat tersebut, menurut Greenpeace, belum sepenuhnya terbebas dari ancaman pertambangan. Temuan itu dituangkan dalam laporan terbaru berjudul “Surga yang Tak Terlindungi” yang dipublikasikan Greenpeace Indonesia.
Peluncuran laporan tersebut sekaligus diwarnai aksi damai Greenpeace. Aktivis membentangkan salindia bertuliskan “Protect Raja Ampat, Stop Dirty Energy” dan “Is Your Car Powered by Forest Destruction?” saat Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menekan tombol pembukaan Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 di Tangerang, Banten.
Aksi tersebut menjadi cara Greenpeace kembali mengingatkan pemerintah bahwa persoalan perlindungan Raja Ampat belum selesai.
Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Belgis Habiba, mengatakan perhatian organisasinya terhadap Raja Ampat masih berlanjut meskipun pemerintah sebelumnya telah mengumumkan pencabutan empat dari lima izin tambang nikel di kawasan tersebut.
“Greenpeace ingin menyampaikan kepada pemerintah Indonesia bahwa perhatian kami masih tertuju ke Raja Ampat. Meski Juni tahun lalu Menteri Bahlil Lahadalia mengumumkan pencabutan empat dari lima izin tambang nikel di Raja Ampat, sedikit sekali bukti bahwa pemerintah Indonesia serius melindungi Raja Ampat dari ancaman industri ekstraktif dan memulihkan lingkungan yang rusak akibat tambang nikel,” kata Belgis, sebagaimana dilansir dari kanal Greenpeace Indonesia, Minggu (2/8/2026).
Tiga Perusahaan Disebut Masih Proses Izin Nikel
Dalam laporan “Surga yang Tak Terlindungi”, Greenpeace menyebut sedikitnya tiga perusahaan tengah memproses izin pertambangan nikel dengan rencana wilayah operasi di bagian timur Pulau Waigeo.
Salah satu dari tiga perusahaan tersebut, menurut Greenpeace, juga berupaya mengaktifkan izin pertambangan batu bara di Pulau Misool.
Tak hanya pertambangan, Greenpeace juga menemukan dua perusahaan minyak dan gas yang beroperasi di darat maupun laut sekitar Pulau Salawati.
Greenpeace menilai temuan tersebut memperlihatkan bahwa ancaman industri energi kotor terhadap Raja Ampat belum sepenuhnya berakhir.
Padahal, kawasan tersebut dikenal sebagai salah satu wilayah dengan keanekaragaman hayati tinggi sekaligus menjadi ruang hidup bagi masyarakat adat.
Greenpeace juga menyoroti aktivitas PT Gag Nikel yang hingga kini masih berjalan. Adanya hasil audit lingkungan yang dilakukan atas perintah Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun lalu.
Greenpeace menyebut memperoleh salinan hasil audit melalui permohonan informasi. Dalam dokumen tersebut disebutkan terdapat 24 persoalan lingkungan yang diidentifikasi dalam kegiatan PT Gag Nikel.
Sejumlah persoalan tersebut antara lain berkaitan dengan pengendalian sedimentasi, erosi dan limpasan yang dinilai belum optimal.
Audit tersebut juga disebut mengidentifikasi risiko meningkatnya beban sedimen ke lingkungan pesisir dan laut, terutama ketika terjadi hujan.
Selain itu, terdapat persoalan terkait penerapan prinsip perlindungan keanekaragaman hayati dalam aktivitas penambangan serta potensi risiko hidrogeologis dan hidrologis yang dapat mengancam sumber daya air di pulau-pulau kecil.
Sorotan Greenpeace tidak berhenti pada aktivitas pertambangan di Raja Ampat. Organisasi tersebut juga menelusuri kemungkinan keterhubungan bijih nikel PT Gag dengan industri baterai kendaraan listrik.
Sementara Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Anggi Putra Prayoga, mengatakan persoalan transparansi rantai pasok perlu menjadi perhatian industri kendaraan listrik.
“Lewat aksi damai kreatif tanpa kekerasan hari ini kami juga ingin menanyakan kepada para produsen kendaraan listrik tentang muasal energi yang mereka gunakan apakah rantai pasok mereka terhubung dengan penambangan yang menyebabkan deforestasi dan merusak lingkungan?” kata Anggi.
Greenpeace meminta pelaku industri, termasuk produsen baterai kendaraan listrik, melakukan investigasi menyeluruh terhadap rantai pasok mereka.
Mereka juga didesak secara terbuka menolak pasokan nikel yang berasal dari tambang di Raja Ampat maupun kawasan yang memiliki nilai penting bagi keanekaragaman hayati dan masyarakat adat.
Greenpeace menyebut aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat telah memicu deforestasi lebih dari 500 hektare di sejumlah pulau kecil.
Greenpeace menyatakan mendukung transisi energi untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil yang dinilai memperburuk krisis iklim. Namun, transisi tersebut diminta tidak menciptakan kerusakan ekologis baru.
Anggi mengatakan pemerintah perlu memberikan kepastian perlindungan jangka panjang terhadap Raja Ampat, khususnya pulau-pulau kecil dan kawasan konservasi.
“Greenpeace mendesak perlindungan Raja Ampat secara penuh dan permanen dari aktivitas industri yang merusak, serta penegakan hukum demi melindungi pulau-pulau kecil dan area konservasi di darat dan laut”
“Area-area yang penting untuk keanekaragaman hayati dan Masyarakat Adat harus bebas dari tambang,” tegas Anggi. (*)
Editor : Elfira Halifa