CEPOSONLINE.COM, SORONG-Pemerintah Kota Sorong resmi memulai distribusi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2026 sekaligus meluncurkan sistem pembayaran pajak daerah secara digital.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya modernisasi pelayanan publik dan peningkatan pendapatan daerah melalui transformasi digital.
Pemerintah Kota Sorong menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2026 kepada 10 kepala distrik sekaligus meluncurkan sistem pembayaran pajak daerah secara digital dalam kegiatan Pekan Pelunasan dan Penyerahan SPPT PBB-P2 Kota Sorong Tahun 2026 yang berlangsung di Gedung Drs. Ec. Lambertus Jitmau, M.M., Rabu (17/6/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Wali Kota Sorong Septinus Lobat, Wakil Wali Kota Sorong H. Anshar Karim, pimpinan DPRK Kota Sorong, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para asisten, staf ahli, kepala distrik, lurah, serta Ketua RT dan RW se-Kota Sorong.
Wali Kota Sorong Septinus Lobat mengatakan digitalisasi pelayanan perpajakan merupakan langkah strategis dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih modern, cepat, dan efisien.
"Perubahan dari sistem manual menuju sistem digital akan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan sekaligus mendukung peningkatan penerimaan daerah," katanya.
Wali Kota juga meminta para kepala distrik, lurah, RT, dan RW untuk aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait distribusi SPPT PBB-P2 serta penggunaan layanan pembayaran pajak digital.
"Dengan keterlibatan seluruh perangkat pemerintahan hingga tingkat lingkungan, tingkat kepatuhan wajib pajak diharapkan terus meningkat dari tahun ke tahun," katanya.
Dalam kegiatan tersebut, SPPT PBB-P2 diserahkan secara simbolis kepada kepala distrik dari Distrik Sorong, Sorong Timur, Sorong Barat, Sorong Utara, Sorong Kota, Sorong Kepulauan, Sorong Manoi, Klaurung, Malaimsimsa, dan Maladum Mes. Selanjutnya, dokumen tersebut akan didistribusikan kepada lurah, RT, RW, dan wajib pajak di masing-masing wilayah.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Sorong, Fauji Fattah, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.
"Selain itu, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat transformasi digital dalam pelayanan perpajakan daerah," katanya.
Menurut Fauji, pajak daerah merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.
"Karena itu, Pemerintah Kota Sorong terus menghadirkan berbagai inovasi guna meningkatkan efektivitas pelayanan dan kemudahan bagi masyarakat," katanya.
Pada kesempatan yang sama, Area Head II BNI Wilayah XVI Tanah Papua, Dwi Wahyu Sejati, menjelaskan bahwa kerja sama antara Pemerintah Kota Sorong dan BNI menghadirkan layanan pembayaran pajak daerah secara digital yang dapat diakses selama 24 jam melalui berbagai kanal, seperti aplikasi BNI Wondr, ATM BNI, Agen46, dan layanan perbankan lainnya.
Menurutnya, sistem tersebut memungkinkan masyarakat melakukan pembayaran pajak kapan saja dan di mana saja tanpa harus datang ke kantor pelayanan. Seluruh transaksi juga tercatat secara real time sehingga memudahkan monitoring, pelaporan, serta mendukung tata kelola pendapatan daerah yang lebih transparan dan akuntabel.(*)
Editor : Lucky Ireeuw