CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA – Nama Ce Crystine mendadak menjadi perbincangan hangat dan ramai diburu netizen di media sosial, khususnya di platform X.
Sorotan tersebut mencuat setelah aparat kepolisian membongkar praktik produksi serta penjualan konten bermuatan pornografi yang melibatkan seorang perempuan asal Kabupaten Blitar, Jawa Timur, bersama suaminya.
Identitas di balik nama Ce Crystine diketahui merupakan perempuan berinisial K (38), warga Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar. Bersama sang suami berinisial PEK (40), ia diduga mengelola layanan konten eksklusif berbayar melalui situs berlangganan sejak Maret 2025 hingga November 2026.
Pelarian dan aktivitas keduanya berakhir setelah tim Satreskrim Polres Blitar Kota meringkus pasangan suami istri (pasutri) tersebut di sebuah rumah kos di kawasan Denpasar, Bali.
Dari bisnis ilegal tersebut, pelaku diperkirakan mengantongi pendapatan fantastis sekitar Rp20 juta hingga Rp30 juta per bulan, dengan total akumulasi mencapai Rp400 juta.
Kronologi Pengungkapan: Berawal dari Patroli Siber Polres Blitar Kota
Dilansir dari solobalapan.jawapos.com, Kapolres Blitar Kota AKBP Kalfaris Triwijaya Lalo mengungkapkan bahwa pengungkapan kasus ini bermula dari kegiatan patroli siber dan pemantauan aktivitas dunia maya oleh jajaran penyidik.
Dalam penelusuran tersebut, petugas mendapati rekaman video bermuatan asusila yang menggunakan latar sebuah penginapan di wilayah Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar.
Berbekal temuan digital tersebut, polisi melacak jejak pembuat sekaligus pengelola akun distribusi konten hingga terendus bahwa kedua tersangka telah berpindah domisili ke Denpasar, Bali.
Pembagian Peran Pasutri: Suami Kelola Platform, Istri Produksi Konten
Berdasarkan hasil pemeriksaan kepolisian, terdapat pembagian tugas yang terstruktur antara suami dan istri dalam menjalankan bisnis konten berbayar tersebut:
Peran Suami (PEK, 40): Bertindak sebagai penggagas awal sekaligus operator teknis yang mendaftarkan akun di situs berlangganan memakai identitas sang istri dan mengatur alur transaksi.
Peran Istri (K, 38): Bertanggung jawab memproduksi materi visual berupa foto dan video menggunakan ponsel serta tripod, sekaligus aktif melakukan siaran langsung (live streaming) di media sosial untuk menjaring pengikut baru.
Keduanya menetapkan jadwal unggahan rutin sedikitnya dua kali dalam sepekan. Namun, materi eksklusif tersebut terkunci dan hanya dapat diakses pengguna yang telah membayar biaya keanggotaan sebesar 10 dolar AS atau setara Rp181 ribu per bulan.
Kasat Reskrim Polres Blitar Kota AKP Rudy Kuswoyo meluruskan bahwa kedua tersangka bukanlah pengusaha yang bangkrut, melainkan mantan karyawan swasta yang kehilangan pekerjaan setelah perusahaan tempat mereka bekerja tutup.
Uang hasil penjualan konten selama sekitar 20 bulan beroperasi tersebut dipakai untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari.
Barang Bukti dan Ancaman Hukuman 10 Tahun Penjara
Dalam penggerebekan di Denpasar, penyidik turut menyita sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan produksi dan transaksi keuangan, mulai dari satu unit iPhone, laptop, tripod, router Wi-Fi, properti produksi, dua pakaian dalam, pelumas, hingga buku pencatatan keuangan, buku rekening, dan kartu ATM.
Atas perbuatannya, K dan PEK dijerat dengan Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE serta Pasal 407 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara.
Waspada Tautan Palsu dan Risiko Malware di Media Sosial
Tingginya rasa penasaran publik terhadap kata kunci video viral Ce Crystine di X kini dimanfaatkan oknum tidak bertanggung jawab dengan menyebarkan berbagai tautan mencurigakan—termasuk klaim pembagian sejumlah file tertentu.
Warganet diimbau untuk tidak mengeklik tautan sembarangan karena berisiko tinggi mengarah pada situs phishing, pencurian data pribadi, hingga penyusupan malware ke perangkat.
Selain berbahaya bagi keamanan digital, tindakan mengunduh maupun mendistribusikan ulang konten bermuatan pornografi juga memiliki konsekuensi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (*)
Editor : Weny Firmansyah