Natalius Pigai Curiga Rencana Pemindahan Badak Jawa ke Alas Purwo Terkait Kepentingan Bisnis

Weny Firmansyah • Dipublikasikan Rabu, 18 November 2026 | 09:57 WIB
Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai. (CEPOSONLINE.COM/ISTIMEWA)
Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai. (CEPOSONLINE.COM/ISTIMEWA)

CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, berani bersuara dan "berseberangan" dengan adik Prabowo Hashim Djojohadikusumo yang mengusulkan Badak Jawa dari Ujung Kulon, provinsi Banten dipindah ke Alas Purwo Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. 

Pigai menyuarakan kekhawatiran terkait rencana pemindahan satwa langka badak Jawa dari habitat aslinya di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, pada Selasa (17/11/2026).

Dia menilai wacana relokasi satwa dilindungi tersebut harus dikaji secara matang dan menyeluruh. Ia bahkan secara terbuka mencurigai adanya potensi kepentingan bisnis di balik rencana pemindahan hewan endemik tersebut dari kawasan konservasinya.

Dilansir dari solobalapan.jawapos.com, berdasarkan pengalamannya saat menangani berbagai kasus agraria dan lingkungan ketika menjabat sebagai komisioner Komnas HAM, Pigai melihat adanya pola bahwa pemindahan satwa maupun masyarakat kerap beriringan dengan masuknya proyek komersial ke suatu wilayah.

“Kalau memindahkan hewan berarti ada proyek yang mau masuk. Ini pengalaman saya sebagai orang Komnas HAM yang nangani kasus ya. Sampai sekarang saya masih nangani kasus. Berarti pasti ada kepentingan bisnis. Kepentingan bisnis,” tegas Natalius Pigai kepada awak media, Selasa (17/11/2026).

Meski pernyataan tersebut merupakan penilaian dan peringatan dini dari pengalamannya, Pigai mendesak pemerintah agar tidak gegabah mengambil keputusan sebelum menimbang secara cermat alasan serta dampak ekologisnya. Menurutnya, setiap makhluk hidup memiliki ikatan langsung dengan lingkungan (milieu) tempatnya tumbuh.

“Pemindahan badak Jawa ke tempat mana pun itu harus terukur. Harus terukur, ya. Karena ya hewan atau makhluk hidup itu memiliki hubungan relasi langsung dengan milieu (lingkungan) di mana dia hidup,” ujarnya.

Pigai mengingatkan bahwa memindahkan satwa dari habitat aslinya ke tempat baru tidak serta-merta menjamin keberhasilan perkembangbiakan.

Ia menganalogikannya dengan burung cenderawasih yang dapat berkembang biak optimal di alam bebas Papua, namun belum tentu mampu bereproduksi dengan baik saat dipindahkan ke fasilitas konservasi di Pulau Jawa.

“Karena kalau kita pindahkan Badak Jawa itu dari tempat habitatnya, jangan-jangan tidak berkembang,” kata Pigai.

Selain itu, ia juga menyinggung alasan ancaman bencana alam seperti erupsi Gunung Krakatau yang kerap dikaitkan dengan keselamatan habitat Ujung Kulon. Pigai mengaku jarang mendengar kabar bahwa populasi badak Jawa di kawasan tersebut terancam punah akibat aktivitas vulkanik Krakatau.


Di samping kelestarian ekosistem Taman Nasional Ujung Kulon yang telah menjadi sorotan internasional, Menteri HAM memberikan perhatian khusus terhadap nasib warga sekitar. Ia mewanti-wanti agar kebijakan relokasi satwa tidak berujung pada penggusuran atau tersingkirnya masyarakat lokal demi memuluskan masuknya proyek tertentu.

“Yang ketiga, kelestarian masyarakat. Bagaimana melindungi, memproteksi masyarakat lokal yang hidup di Ujung Kulon. Perlindungan terhadap mereka. Jangan sampai mereka disingkirkan, digeserkan karena ada faktor A atau faktor B, faktor C,” pungkas Natalius Pigai. (*)

Editor : Weny Firmansyah
badak jawa