Abdul Mu’ti Ungkap Banyak Anggota Dewan Lulusan Paket C, Pemerintah Perkuat Pendidikan Kesetaraan

Weny Firmansyah • Dipublikasikan Selasa, 17 November 2026 | 04:38 WIB
Abdul Mu’ti.(JAWA POS)
Abdul Mu’ti.(JAWA POS)

CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA– Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengungkapkan bahwa sejumlah anggota dewan ternyata merupakan lulusan pendidikan kesetaraan Paket C.

 

 

Informasi tersebut diperolehnya dari pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) saat melakukan kunjungan kerja ke Majalengka, Jawa Barat.

 

 

Mu’ti menceritakan, salah satu PKBM di Majalengka memiliki lebih dari 300 peserta didik. Dari keseluruhan peserta tersebut, jumlah warga belajar yang mengikuti Paket C tercatat paling dominan.

 

 

“Bahkan, banyak anggota dewan yang juga lulusan Paket C. Ini cerita dari pengelolanya,” ujar Mu’ti sambil tertawa ketika menyampaikan hal itu dalam rapat bersama anggota DPR RI, sebagaimana dikutip dari radarkudus.jawapos.com, Senin (16/11/2026).

 

 

Menurut Mu’ti, banyaknya peserta pendidikan kesetaraan menunjukkan bahwa keberadaan PKBM memiliki peran penting dalam membuka kesempatan belajar bagi masyarakat. Terlebih, jumlah anak yang tidak bersekolah di Indonesia masih tergolong tinggi.

 

 

Ia menjelaskan, persoalan anak tidak mengenyam pendidikan formal tidak selalu disebabkan keterbatasan ekonomi. Ada berbagai faktor lain yang turut memengaruhi, mulai dari kondisi sosial dan budaya hingga hambatan geografis.

 

 

Salah satu penyebab yang ditemukan adalah faktor kultural, seperti pernikahan pada usia muda. Selain itu, kondisi wilayah tertentu juga membuat sebagian anak kesulitan menjangkau fasilitas pendidikan.

 

 

Untuk menjawab persoalan tersebut, Kemendikdasmen berencana memperkuat penyelenggaraan pendidikan kesetaraan melalui Paket A, Paket B, dan Paket C, termasuk menyediakan berbagai program kursus.

 

 

Pemerintah juga akan mendorong penguatan PKBM agar semakin banyak masyarakat memperoleh kesempatan melanjutkan pendidikan. Upaya ini diharapkan mampu mengurangi angka putus sekolah sekaligus meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia.

 

 

Di sisi lain, Mu’ti menegaskan bahwa perluasan layanan pendidikan kesetaraan harus dibarengi dengan perbaikan tata kelola PKBM. Hal ini penting karena lembaga tersebut mendapatkan bantuan operasional pendidikan (BOP) dari pemerintah.

 

 

 

Karena menerima dukungan anggaran, setiap PKBM harus memastikan data peserta didik tercatat secara benar. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar juga wajib berjalan sesuai aturan yang berlaku.

 

 

Mu’ti menyinggung adanya laporan mengenai peserta didik yang justru menuntaskan pendidikan Paket C sebelum menyelesaikan Paket B. Menurutnya, praktik seperti itu tidak boleh terulang karena pendidikan kesetaraan memiliki tahapan yang harus ditempuh secara berurutan.

 

 

“Ini kami pastikan ke depan tidak terjadi lagi,” tegasnya.

 

 

Tidak hanya di dalam negeri, Kemendikdasmen juga berencana mengaktifkan kembali layanan PKBM di sejumlah negara. 

 

 

Rencana tersebut muncul setelah Mu’ti menemukan masih banyak anak warga negara Indonesia di luar negeri yang mengalami keterbatasan akses pendidikan.

 

 

Persoalan itu tidak hanya dialami anak-anak pekerja migran Indonesia, tetapi juga anak-anak diplomat yang bertugas di negara lain.

 

 

Saat melakukan kunjungan ke Australia, Mu’ti mengaku menemukan persoalan akses pendidikan yang juga dihadapi keluarga diplomat Indonesia. Sementara itu, pemerintah telah menjalankan pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi anak-anak pekerja migran Indonesia di wilayah Malaysia Timur dengan menggunakan kurikulum nasional.

 

 

Program pembelajaran tersebut diharapkan bisa dikembangkan di negara lain. Dengan demikian, anak-anak Indonesia yang tinggal di luar negeri tetap dapat mengikuti pendidikan dengan materi dan kurikulum yang berlaku di Tanah Air.

 

 

Mu’ti menambahkan, Kemendikdasmen telah memiliki direktorat khusus yang menangani pendidikan informal dan nonformal. Melalui penguatan pendidikan kesetaraan serta pengembangan PKBM, pemerintah ingin memastikan anak-anak yang belum bisa mengakses sekolah formal tetap mempunyai kesempatan untuk belajar dan menuntaskan pendidikan. (*)

Editor : AdminDua
anggota dpr ri pendidikan