CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA – Presiden Prabowo Subianto bertolak ke luar negeri untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN di Manila, Filipina, Minggu (15/11/2026).
Ini berarti pasca mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari Wakil Presiden tak ada sosok yang memegang jabatan tertinggi di negeri ini.
Lalu siapa yang mengisi posisi Presiden selama berada di luar negeri? ternyata tidak ada seorang pun yang mengganti Prabowo selama berdinas di luar negeri.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan kunjungan kerja Prabowo ke luar negeri pada 14-16 November 2026 itu tidak ada yang menggantinya di dalam negeri.
“Presiden punya rencana untuk pergi ke luar negeri kalau tidak salah sampai tanggal 14 atau 16 begitu. Tidak diisi oleh siapa-siapa,” ujar Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (12/11/2026).
Ia menegaskan, kekosongan kursi Wakil Presiden tidak membuat kewenangan Presiden terhenti, termasuk ketika Prabowo sedang berada di luar Indonesia.
“Oleh karena kalau tidak ada Wakil Presiden, Presiden kan menjalankan kekuasaan sendiri. Wakil Presiden itu membantu tugas-tugas Presiden,” lanjutnya.
Yusril menjelaskan, Presiden tetap memiliki jajaran menteri yang membantu penyelenggaraan pemerintahan sesuai bidang dan kewenangan masing-masing.
Ketika Prabowo melakukan perjalanan ke luar negeri, sebagian menteri kemungkinan akan ikut mendampingi Presiden. Sementara menteri lainnya tetap berada di Indonesia untuk memastikan urusan pemerintahan di kementerian masing-masing berjalan.
“Jadi kalau tidak ada Wakil Presiden, tidak ada yang membantu tugas-tugas Presiden dalam konteks sebagai seorang Wakil Presiden. Jadi, Presiden dapat menjalankan pemerintahan, baik dari dalam maupun dari luar negeri, tidak masalah itu,” jelasnya.
Ia juga menekankan bahwa fungsi menteri tidak sama dengan Wakil Presiden. Para menteri menjalankan tugas berdasarkan tanggung jawab di bidang masing-masing, sedangkan Presiden tetap memegang kewenangan pemerintahan.
“Ada pembantu-pembantu Presiden yang lain yang kualifikasinya tidak sama dengan Wakil Presiden, yaitu para menteri. Nah, para menteri mungkin ada yang ikut Presiden, tapi ada juga di sini dan itu akan menjalankan tugasnya masing-masing,” terangnya.
Kemudahan komunikasi saat ini juga dinilai memungkinkan Presiden tetap memberikan arahan kepada jajaran pemerintah meskipun sedang berada di luar negeri.
“Jadi tidak ada masalah bagi Presiden untuk menjalankan roda pemerintahan dan beliau bisa memberikan perintah, instruksi langsung dari luar negeri tanpa terhalang apa pun,” tandas Yusril. (*)
Editor : Weny Firmansyah