CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memperketat pengawasan pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) SMA/SMK 2026 setelah menerima sejumlah laporan dugaan pelanggaran tata tertib selama gelombang pertama.
Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kejujuran, objektivitas, dan kredibilitas asesmen nasional yang menjadi bagian dari evaluasi pendidikan.
Dilansir dari JawaPos.com, penguatan pengawasan itu dituangkan dalam Surat Edaran Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah (BKPDM) Nomor 001 Tahun 2026 tentang Kepatuhan Tata Tertib Tes Kemampuan Akademik SMA/SMK Sederajat. Surat edaran tersebut ditetapkan pada 2 November 2026 oleh Kepala BKPDM Kemendikdasmen Toni Toharudin.
Dalam surat edaran itu, Toni mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima berbagai laporan dan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran selama penyelenggaraan TKA.
“Terhadap laporan tersebut telah dilakukan dan/atau sedang dilakukan pendalaman melalui mekanisme pemeriksaan dengan menelaah informasi, bukti, serta kronologi kejadian,” kata Toni dalam surat edaran tersebut.
Ia menegaskan, setiap laporan dugaan pelanggaran harus ditangani secara objektif dan akuntabel. Pemeriksaan juga perlu dilakukan secara hati-hati dengan mengacu pada fakta serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
Seluruh Pihak Diminta Patuhi Aturan TKA
Melalui surat edaran tersebut, Kemendikdasmen meminta seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan TKA mematuhi ketentuan penyelenggaraan asesmen.
Imbauan itu ditujukan kepada kepala dinas pendidikan provinsi, kepala kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, serta kepala dinas pendidikan kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Ada empat poin utama yang ditekankan dalam surat edaran tersebut.
Pertama, penyelenggaraan TKA harus mengacu pada Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 56 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyelenggaraan Tes Kemampuan Akademik dan Asesmen Nasional.
Kedua, seluruh unsur pelaksana, mulai dari satuan pendidikan, proktor, teknisi, penyelia pengawas, pendamping penyelia, pengawas ruang, hingga peserta, wajib menjalankan tugas sesuai pedoman dan kewenangan masing-masing.
Ketiga, seluruh pihak harus menjaga integritas, kredibilitas, objektivitas, keamanan, serta kelancaran pelaksanaan TKA dan Asesmen Nasional.
Keempat, setiap dugaan pelanggaran terhadap pedoman maupun tata tertib harus dilaporkan melalui mekanisme pelaporan yang telah ditetapkan.
Dilanjutkan bahwa pengetatan kepatuhan tata tertib ini menjadi perhatian penting karena pelaksanaan asesmen berskala nasional membutuhkan standar yang sama bagi seluruh peserta.
Dugaan pelanggaran dalam TKA tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan ujian, tetapi juga berpotensi memengaruhi objektivitas hasil asesmen. Karena itu, pengawasan terhadap peserta maupun petugas penyelenggara menjadi bagian penting untuk memastikan proses evaluasi pendidikan berjalan sesuai ketentuan.
Toni menegaskan, surat edaran tersebut diterbitkan untuk mendukung penyelenggaraan Asesmen Skala Nasional jenjang SMA/MA/sederajat dan SMK/MAK Tahun 2026 agar berlangsung dengan menjunjung kejujuran, kerahasiaan, dan akuntabilitas.
“Surat Edaran ini bertujuan mendukung pelaksanaan Asesmen Skala Nasional SMA/MA/sederajat dan SMK/MAK Tahun 2026 yang jujur dan gembira dengan menjaga objektivitas dan kredibilitas TKA sebagai asesmen terstandar,” tulis Toni.
Dengan penguatan aturan tersebut, Kemendikdasmen berharap pelaksanaan TKA tidak hanya berjalan tertib, tetapi juga menghasilkan proses asesmen yang dapat dipertanggungjawabkan. Kepercayaan terhadap hasil evaluasi pendidikan menjadi salah satu hal yang perlu dijaga melalui pengawasan dan penegakan tata tertib secara konsisten. (*)
Editor : Weny Firmansyah