CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA-Presiden Prabowo Subianto melontarkan peringatan keras kepada pelaku pembakaran hutan dan lahan (karhutla).
Ia menyebut tindakan sengaja membakar hutan sebagai terorisme lingkungan karena dampaknya mengancam kesehatan jutaan masyarakat akibat paparan asap.
Prabowo menegaskan, pemerintah tidak akan lagi menangani karhutla sebagai persoalan biasa. Selain memperkuat penanganan kebakaran, pemerintah akan mengusut tuntas dugaan pelanggaran hukum, termasuk kemungkinan keterlibatan perusahaan.
Bahkan, Prabowo menyatakan pemerintah siap mencabut izin usaha perusahaan yang terbukti melanggar hukum dalam kasus pembakaran hutan dan lahan.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna dua tahun masa pemerintahan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026).
“Rakyat juga menangkap berbagai oknum yang sengaja membakar yang bisa kita anggap ini adalah terorisme lingkungan, ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan karena apa yang mereka lakukan membahayakan kesehatan jutaan rakyat kita,” kata Prabowo, dilansir dari Jawa Pos.
Menurutnya, dampak karhutla tidak hanya berupa kerusakan lingkungan. Asap yang ditimbulkan juga menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat. Karena itu, penanganannya harus dilakukan secara masif dan dibarengi penegakan hukum yang tegas.
“Kita tidak boleh menganggap ini remeh, kita akan sekarang masif menangani itu, tapi kita juga akan mengusut sampai tuntas,” tegasnya.
Prabowo turut mengingatkan perusahaan agar tidak mengabaikan tanggung jawab terhadap lingkungan. Ia menegaskan, pemerintah tidak akan ragu menjatuhkan sanksi berupa pencabutan izin apabila bukti menunjukkan perusahaan bersangkutan melakukan pelanggaran.
“Dan kali ini maaf, kita tidak bisa lagi bertindak dengan biasa-biasa saja. Kalau bukti sudah jelas, kita akan bertindak, kita akan cabut semua izin perusahaan-perusahaan yang melanggar,” ujarnya.
Untuk menindaklanjuti arahan tersebut, Prabowo meminta Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Kehutanan melakukan penyelidikan secara terpadu. Upaya itu akan didukung TNI dan unsur intelijen untuk menelusuri dugaan keterlibatan pihak-pihak yang bertanggung jawab.
“Saya minta kepolisian, kejaksaan, Kementerian Kehutanan dibantu TNI, dibantu intelijen untuk selidiki karena ternyata banyak korporasi-korporasi ikut bertanggung jawab,” pungkasnya. (*)
Editor : AdminDua