CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA- Seiring dengan mulai beroperasinya Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) pada awal Oktober ini, distribusi bantuan subsidi akan dipusatkan di koperasi ini.
Dengan adanya perubahan pola distribusi bantuan subsidi ini, pemerintah yakin bisa menekan tingkat kebocoran yang selama ini terjadi.
Seperti dilansir Antara Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi pusat penyaluran bantuan bersubsidi pemerintah.
Selain untuk menekan kebocoran distribusi, juga memastikan masyarakat menerima bantuan sesuai sasaran.
“Kita berharap nanti bocornya nol,” kata Zulkifli Hasan di sela meninjau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Desa Sonorejo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Kamis.
Ia mengatakan koperasi tersebut dirancang untuk menyalurkan berbagai program pemerintah, antara lain bantuan pangan, Program Keluarga Harapan (PKH), gas bersubsidi, pupuk, alat dan mesin pertanian (alsintan), serta akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Menurut dia, keberadaan koperasi di setiap desa diharapkan dapat memperpendek rantai distribusi sehingga masyarakat memperoleh barang bersubsidi sesuai ketentuan harga yang berlaku.
Zulkifli mencontohkan harga tabung elpiji bersubsidi yang dibeli masyarakat dapat mencapai Rp23.000 per tabung ukuran 3 kilogram, sedangkan harga yang disebutnya dapat dijangkau masyarakat berada pada kisaran Rp18.000 hingga Rp18.500 per tabung elpiji bersubsidi.
“Kenapa mahal? Panjang rantai pasoknya. Maka di sini tiap desa kan ada koperasi,” ujarnya.
Ia menyebut total anggaran pembangunan koperasi beserta sarana pendukungnya mencapai sekitar Rp3 miliar per unit.
Anggaran tersebut mencakup gedung, satu truk, satu mobil pikap, dua kendaraan roda tiga, serta perlengkapan operasional lainnya.
Dalam skema pengelolaannya, kepala desa bertindak sebagai dewan pengawas, sedangkan ketua koperasi dipilih oleh warga.
Operasional koperasi juga dibantu seorang manajer selama dua tahun.
Selain menjadi saluran bantuan pemerintah, koperasi desa dirancang berperan sebagai pembeli hasil produksi masyarakat atau off-taker.
Zulkifli mengatakan koperasi akan membeli gabah petani apabila harga pasar berada di bawah harga yang ditentukan pemerintah.
Skema serupa juga direncanakan untuk hasil tangkapan nelayan yang tidak terserap pasar.
Zulkifli mengakui pelaksanaan program yang direncanakan dibangun secara luas tersebut masih membutuhkan penyempurnaan.
Penyesuaian diperlukan untuk membiasakan masyarakat menggunakan layanan koperasi sekaligus meningkatkan kemampuan pengelola dalam menjalankan usaha.
“Tidak semua besok langsung bagus semua. Ada proses membiasakan warga, melatih koperasi jadi entrepreneur itu perlu waktu,” katanya.
Ia mengatakan pemerintah telah mengirimkan surat kepada panglima komando daerah militer, kepala kepolisian daerah, gubernur, bupati, dan wali kota untuk membantu memeriksa kesiapan operasional koperasi, termasuk ketersediaan pupuk dan gas bersubsidi.
Menurut Zulkifli, keterlibatan berbagai pihak diperlukan agar koperasi dapat segera beroperasi dan melayani kebutuhan masyarakat.
Ia menambahkan, pembangunan koperasi desa merupakan bagian dari upaya pemerintah mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi agar kemajuan tidak hanya terpusat di perkotaan, tetapi juga menjangkau wilayah perdesaan.
Selain operasional koperasi, Zulkifli meninjau lokasi layanan dari PT Bank Negara Indonesia Tbk di area koperasi seperti untuk transaksi keuangan.(*)
Editor : AdminDua