CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA— Akademisi dan politikus muda Hasnan Sungkar menilai pemerintahan Prabowo memasuki fase penting: mempertahankan capaian yang sudah baik, sekaligus memperbaiki sejumlah persoalan yang masih menjadi pekerjaan rumah.
“Reshuffle bukan sekadar soal siapa yang masuk dan siapa yang keluar. Ukuran sebenarnya adalah apakah setelah reshuffle negara mampu bekerja lebih cepat, kebijakan lebih tepat sasaran, dan hasil pembangunan semakin terasa di masyarakat.” ujar Hasnan sebagaimana dilansir dari radarbogor.jawapos.com.
Pada 1 Oktober 2026, Presiden Prabowo melantik 10 menteri dan wakil menteri.
Termasuk perubahan pada sejumlah posisi strategis seperti Menko Politik dan Keamanan, Menko PMK, Menko Hilirisasi dan Transisi Energi, serta Menteri Luar Negeri.
Sehari kemudian, Presiden juga melantik 26 anggota Wantimpres
Menurut Hasnan, perubahan tersebut harus diikuti agenda evaluasi berbasis data.
Pertumbuhan Sudah Positif, Tantangannya Kualitas Pertumbuhan.
Dari sisi makroekonomi, Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi 5,11% sepanjang 2025, meningkat dari 5,03% pada 2024. PDB nominal Indonesia mencapai Rp23.821,1 triliun.
Di sisi investasi, realisasi sepanjang 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun, melampaui target Rp1.905,6 triliun.
Investasi hilirisasi mencapai Rp584,1 triliun, tumbuh 43,3% dan menyumbang 30,2% dari total investasi.
Investasi tersebut juga tercatat menyerap sekitar 2,71 juta tenaga kerja.
“Angka-angka ini harus kita apresiasi. Tetapi pertanyaan berikutnya lebih penting: seberapa besar pertumbuhan dan investasi tersebut meningkatkan produktivitas, upah, kualitas pekerjaan, serta mobilitas sosial masyarakat?”
Hasnan juga menyoroti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program strategis pemerintahan Prabowo.
Per 31 Agustus 2026, MBG telah menjangkau 56,99 juta penerima manfaat, atau sekitar 76,45% dari target 74,56 juta penerima.
Hingga 16 September, realisasi anggarannya mencapai Rp139,77 triliun atau 63,89% dari pagu Rp218,77 triliun.
Menurut Hasnan, capaian tersebut menunjukkan skala program yang sangat besar.
Namun, justru karena skalanya besar, tata kelola harus semakin ketat.
“Dengan anggaran ratusan triliun dan puluhan juta penerima manfaat, ukuran keberhasilan MBG tidak boleh berhenti pada berapa porsi makanan yang dibagikan," terang Hasnan.
"Kita harus mengukur dampaknya terhadap status gizi anak, kehadiran sekolah, kesehatan, ekonomi lokal, dan kualitas SDM dalam jangka panjang," imbuhnya.
Ia menilai evaluasi berbasis outcome, bukan hanya output, harus menjadi standar baru dalam pelaksanaan program pemerintah. (*)