CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA-Penyaluran BBM bersubsidi di Kota Jayapura kembali menjadi sorotan. Tim Sapu Bersih Penyalahgunaan Migas Provinsi Papua menemukan indikasi penggunaan barcode pengisian BBM secara berulang di sejumlah SPBU.
Temuan itu terungkap saat tim melakukan pengawasan distribusi BBM di sejumlah SPBU, APMS dan lokasi penyaluran BBM lainnya di Kota Jayapura, Selasa (22/9/2026).
Plt Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Papua, Karsudi mengatakan, penggunaan barcode secara berulang diduga menjadi salah satu bentuk penyalahgunaan yang dapat memengaruhi kesempatan masyarakat lain untuk memperoleh BBM bersubsidi.
“Yang sempat saya potret di lapangan, sempat terjadi penyalahgunaan terhadap barcode sebagai dasar untuk pengisian BBM. Kami akan menindaklanjuti itu dan menginventarisir terus kejadian-kejadian ini,” kata Karsudi kepada wartawan.
Karsudi menjelaskan, sistem barcode seharusnya digunakan untuk membantu memastikan penyaluran BBM bersubsidi sesuai ketentuan. Namun, tim menemukan indikasi barcode yang sama digunakan berulang kali untuk melakukan pembelian.
“Kami ambil contoh di beberapa tempat sudah terjadi pembelian yang berulang. Karena kita menggunakan sistem barcode dan barcode yang digunakan itu digunakan secara berulang, ini merugikan pihak lain yang membutuhkan BBM,” ujarnya.
Menurutnya, temuan tersebut masih akan diinventarisasi dan ditindaklanjuti oleh tim bersama unsur terkait.
Bukan kali pertama tim menemukan indikasi penyalahgunaan dalam penyaluran BBM. Dalam operasi beberapa bulan sebelumnya, tim juga menemukan dugaan modifikasi tangki pada mobil boks yang digunakan untuk mengisi BBM.
Modifikasi tersebut diduga membuat kapasitas pengisian kendaraan menjadi lebih besar. Kondisi itu dinilai dapat menyebabkan penyerapan BBM dalam jumlah besar dalam satu kali pengisian.
“Beberapa bulan yang lalu kami juga melakukan operasi yang sama dan ada indikasi terjadi modifikasi terhadap tangki mobil boks yang digunakan untuk pengisian BBM. Ini sangat menyedot jumlah BBM yang keluar dan menyebabkan terjadinya antrean,” jelas Karsudi.
Selain memastikan ketepatan sasaran, tim juga berupaya mencegah kebocoran dalam distribusi BBM bersubsidi. Menurut Karsudi, penyalahgunaan distribusi berpotensi merugikan masyarakat dan memengaruhi penerimaan negara.
“Kami ingin memutus BBM ilegal yang beredar di wilayah Provinsi Papua, karena indikasi BBM subsidi ini juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan-kegiatan yang sifatnya ilegal di Provinsi Papua,” tegasnya.
Pengawasan terhadap penyaluran BBM di Papua akan terus dilakukan. Karsudi memastikan setiap temuan yang diperoleh di lapangan akan ditindaklanjuti.
“Ke depan kami harapkan bahwa setelah adanya beberapa temuan akan ditindaklanjuti,” pungkasnya. (*)
Editor : AdminDua