Kepala BGN Sudaryono mengatakan, sekolah yang tidak lagi masuk dalam sasaran program tersebut merupakan sejumlah sekolah swasta elite, termasuk sekolah yang dinilai diperuntukkan bagi kalangan ekonomi mampu, serta sekolah berasrama yang telah memiliki program pangan sendiri.
“Kita sudah sisir. Beberapa sekolah swasta yang memang swasta elite, saya kira tidak membutuhkan MBG”
“Nah itu juga beberapa sudah ada berapa ya, 80-an sekolah gitu se-Indonesia, yang kemudian sekolah swasta khususnya,” kata Sudaryono, dilansir dari JawaPos, Sabtu (29/8/2026).
Menurut Sudaryono, keputusan tersebut diambil setelah BGN melakukan pengecekan terhadap sejumlah lembaga pendidikan.
Sekolah yang dinilai telah mampu menyediakan kebutuhan makanan bagi peserta didiknya tidak akan mendapatkan alokasi MBG.
Ia mencontohkan Taruna Nusantara dan Kemala Bhayangkari sebagai sekolah yang tidak menerima program MBG karena telah memiliki program sendiri.
“Misalnya masukkan saja sekolah misalnya JIS, atau Cikal, atau Taruna Nusantara, atau Kemala Bhayangkari misalnya. Nanti di dalam Radar MBG ada keterangan tidak mendapatkan alokasi MBG,” katanya.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari penataan sasaran penerima MBG agar program pemerintah dapat lebih tepat menyasar kelompok yang membutuhkan.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah terus melakukan pembenahan terhadap pelaksanaan program MBG. Program tersebut hingga kini disebut telah menjangkau lebih dari 62 juta penerima manfaat.
Prabowo mengakui pelaksanaan MBG sebagai program berskala besar masih menghadapi berbagai tantangan. Karena itu, pemerintah terus melakukan evaluasi dan memperbaiki sejumlah kekurangan agar pelaksanaannya semakin optimal.
“MBG adalah program yang besar. Tantangannya banyak. Kekurangannya masih banyak. Tapi kita akan selesaikan semua kekurangan tersebut,” ujar Prabowo.
Menurut Prabowo, pembenahan MBG tidak hanya menyangkut persoalan teknis. Hal yang paling penting adalah memastikan manfaat program benar-benar diterima masyarakat yang menjadi sasaran.
Kelompok yang menjadi perhatian utama pemerintah antara lain anak-anak, ibu hamil, dan masyarakat lanjut usia. Pemerintah berkomitmen memastikan kelompok tersebut memperoleh manfaat MBG secara menyeluruh.
“Karena yang penting adalah manfaat harus diterima oleh semua anak-anak kita. Dan semua ibu-ibu hamil, dan semua orang tua lanjut usia. Itu tekad kita,” tegasnya. (*)