CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA-Kritik terhadap kondisi demokrasi dan tata kelola pemerintahan kembali disuarakan mahasiswa. Dalam aksi demonstrasi yang digelar di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2026), massa menilai negara semakin kuat sementara posisi rakyat justru semakin lemah.
Aksi tersebut berlangsung sehari setelah perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Di tengah suasana kemerdekaan yang dirayakan dengan berbagai kegiatan, mahasiswa menyoroti masih banyaknya persoalan yang dihadapi masyarakat, mulai dari bencana alam, kesulitan ekonomi, kebutuhan pokok, hingga akses pendidikan.
Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI), Anandaku Dimas Rumi Chattaristo mengatakan, makna kemerdekaan tidak cukup hanya dimaknai sebagai terbebas dari penjajahan asing.
Menurutnya, persoalan yang harus dihadapi saat ini justru berasal dari berbagai persoalan di dalam negeri, termasuk kebijakan pemerintah yang dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Jadi, kita dulu terjebak dengan pemikiran bahwa kemerdekaan itu adalah bebas dari penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, penjajahan asing, dan sebagainya. Tapi yang tinggal kita sadari hari ini adalah justru kita dijajah oleh pemerintah kita sendiri,” ujar Dimas di lokasi aksi, dikutip dari JawaPos.com, Rabu (18/8/2026).
Dimas menilai terdapat kontras antara kemeriahan perayaan kemerdekaan dengan kondisi sebagian masyarakat yang masih menghadapi situasi sulit.
Ia menyinggung warga di sejumlah daerah yang masih terdampak bencana, kesulitan memenuhi kebutuhan hidup, hingga menghadapi persoalan pendidikan dan ekonomi.
“Bisa kita lihat kemarin tanggal 17 Agustus, malamnya mereka berpesta pora mengadakan karnaval, mereka bersukacita di saat warga NTT sedang mengalami bencana, ketika warga Aceh belum pulih, ketika ada yang mati karena tidak bisa makan, ketika ada yang khawatir karena tidak bisa dapat pendidikan, dan ketika ada yang khawatir karena ekonomi mereka semakin buruk,” katanya.
“Ini adalah penjajahan yang terjadi di negeri kita,” sambung Dimas.
Kritik mahasiswa tidak berhenti pada persoalan sosial dan ekonomi. Penegakan hukum, pembatasan kekuasaan, hingga sejumlah program pemerintah juga menjadi perhatian dalam aksi tersebut.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) turut menjadi salah satu isu yang disuarakan mahasiswa. Mereka meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program tersebut serta memastikan adanya transparansi dalam pengelolaan anggaran.
Selain MBG, mahasiswa juga memasukkan evaluasi terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Koperasi Desa Merah Putih dalam tuntutan mereka.
Dimas menegaskan, aksi turun ke jalan akan terus dilakukan apabila pemerintah tidak menunjukkan perubahan terhadap berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat.
“Jadi, pernyataan bahwa kita akan terus turun ke jalan itu bukan sebuah tantangan, tapi sebuah keniscayaan ketika mereka tidak mau melakukan perubahan dan perbaikan,” tegasnya.
Sementara Wakil Ketua BEM UI, Fathimah Azzahra mengatakan, mahasiswa membawa delapan tuntutan utama dalam aksi tersebut.
Menurutnya, seluruh tuntutan memiliki tingkat urgensi yang sama karena berkaitan langsung dengan kondisi masyarakat dan tata kelola kekuasaan.
“Benang merahnya bahwa negara ini semakin kuat, sementara rakyat semakin lemah dan tidak ada checks and balances yang memadai yang betul-betul bisa membuat pemerintah itu terbatas power-nya,” tegas Fathimah.
Fathimah menilai mekanisme checks and balances harus diperkuat agar kekuasaan pemerintah tidak berjalan tanpa kontrol yang memadai.
Ia juga mempertanyakan alasan kepolisian yang menyebut demonstrasi mengganggu aktivitas pekerja kantor di sekitar lokasi aksi.
Fathimah merujuk pada pernyataan Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol. Reynold E.P. Hutagalung yang menyebut adanya keluhan dari masyarakat terkait aktivitas demonstrasi.
“Saya ingin minta bantuan kepada seluruh masyarakat, terutama mungkin yang ada di perkantoran-perkantoran di tempat kita demonstrasi hari ini untuk mengonfirmasi, apakah betul?” ujar Fathimah.
Ini 8 Tuntutan Mahasiswa
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan delapan tuntutan yang menjadi sikap bersama massa aksi.
Pertama, menghentikan apa yang mereka sebut sebagai penjajahan negara terhadap rakyat sendiri.
Kedua, menghentikan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Ketiga, mewujudkan reforma agraria sejati.
Keempat, menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM).
Kelima, mengevaluasi total PSN serta menghentikan program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Keenam, menghentikan pemusatan kekuasaan, menolak pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD), serta mengembalikan otonomi daerah.
Ketujuh, menetapkan status bencana nasional untuk daerah Sumatra dan Flores serta mempercepat pemulihan wilayah yang terdampak bencana.
Kedelapan, menghentikan tindakan represif dan intervensi TNI-Polri dalam ruang sipil serta membubarkan YON TP. (*)
Editor : Elfira Halifa