CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA-Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, angkat bicara mengenai kericuhan yang terjadi saat peringatan Hari Damai Aceh ke-21 di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Sabtu (15/8/2026).
Tokoh yang berperan penting dalam proses tercapainya Kesepakatan Helsinki tersebut menilai peristiwa itu kemungkinan dipicu dinamika dan provokasi di tengah massa.
Menurut JK, masyarakat pada awalnya datang ke Masjid Raya Baiturrahman untuk mengikuti peringatan 21 tahun perdamaian Aceh yang ditandai dengan penandatanganan Kesepakatan Helsinki pada 15 Agustus 2005.
Peringatan tersebut, kata dia, selama ini umumnya diisi dengan kegiatan doa dan zikir bersama.
Namun, suasana kemudian berubah setelah muncul aksi demonstrasi dan penggantian bendera.
"Kemudian, entah bagaimana sebabnya tentu ada yang memprovokasi, tibalah kemudian demo dan malam mengganti bendera itu," kata Jusuf Kalla dilansir dari Kompas.com, Minggu (16/8/2026).
JK mengatakan situasi semakin memanas ketika massa tidak bersedia menurunkan bendera yang telah diganti tersebut.
Meski terjadi kericuhan, JK menilai secara umum masyarakat Aceh tetap menginginkan perdamaian yang telah berlangsung selama lebih dari dua dekade.
Menurutnya, masyarakat Aceh telah merasakan berbagai manfaat dari kondisi damai pascakonflik.
"Sebenarnya para pemimpin di sana, masyarakat sangat senang sekali pasti menikmati perdamaian itu. Namun, mungkin ada masyarakat yang kurang puas tidak mendapat kesempatan atau apa, sehingga menimbulkan ini," tuturnya.
JK juga menyoroti kondisi kepemimpinan Aceh ketika kericuhan terjadi. Sejumlah tokoh yang dinilai memiliki pengaruh besar sedang berada di luar daerah.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem diketahui berada di Kuala Lumpur untuk menjalani pengobatan. Sementara itu, tokoh Lembaga Wali Nanggroe, Malik Mahmud Al-Haythar, juga sedang menjalani pengobatan di Penang, Malaysia.
Kondisi tersebut, menurut JK, membuat situasi di Banda Aceh ketika peristiwa berlangsung tidak berada dalam pengaruh langsung para tokoh utama yang selama ini memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas Aceh.
"Wali Nanggroe, Pak Malik Mahmud, itu juga lagi pengobatan di Penang. Jadi, hampir tidak ada pimpinan, hanya wakil gubernur dan tentu pihak kepolisian. Jadi, pimpinan yang berpengaruh tidak ada di Banda Aceh pada waktu-pada saat ini," ujarnya.
JK menyebut kondisi tersebut menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam melihat dinamika yang terjadi.
"Sehingga mereka justru sangat memprotes, lah, soal masalah di Aceh yang dilakukan oleh ini," imbuhnya.
Lebih jauh, JK mengajak masyarakat Aceh melihat kembali berbagai kemajuan yang telah dicapai selama masa perdamaian.
Ia menilai kondisi ekonomi, pendidikan dan sosial Aceh telah mengalami perubahan dibandingkan masa konflik.
"Kebebasan pendidikan sosial telah jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Ini hanya masalah justru ketidaksenangan kepada antar-kelompok di sana itu," kata JK.
Ia juga mengingatkan bahwa Aceh memiliki status sebagai daerah dengan otonomi khusus dan memperoleh dukungan dana khusus dari pemerintah pusat.
Menurut JK, berbagai kekhususan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk membantu Aceh bangkit setelah mengalami konflik selama sekitar tiga dekade.
"Itu hak-hak atau apa yang diperoleh, ada dana khusus, dana-dana otonomi khusus ada semuanya di sana. Dan hak-hak ini jauh lebih baik dibanding dengan banyak daerah," ujarnya.
JK menegaskan, berbagai fasilitas dan dukungan tersebut semestinya menjadi modal untuk mempertahankan perdamaian sekaligus melanjutkan pembangunan Aceh.
"Akibat konflik 30 tahun, perlu segera kita merehabilitasi daerah itu sehingga ada dana-dana khusus diberikan," pungkasnya. (*)
Editor : Elfira Halifa