CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian kini melontarkan peringatan keras kepada seluruh kepala daerah agar tidak lagi merekrut tenaga honorer baru.
Ia menilai praktik tersebut selama ini telah menjadi salah satu penyebab membengkaknya belanja pegawai daerah dan bahkan kerap dijadikan sarana balas jasa politik pasca Pilkada oleh kepala daerah.
Pernyataan tegas itu disampaikan Tito usai menghadiri rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026).
Menurut Tito, banyak daerah kini menghadapi persoalan serius karena jumlah tenaga honorer terus bertambah tanpa perencanaan yang matang.
Akibatnya, belanja pegawai menggerus ruang fiskal yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik.
"Kami minta kepala daerah tidak lagi menarik tenaga honorer baru, khususnya tenaga administrasi yang bukan berbasis keterampilan tertentu. Karena pada akhirnya mereka menjadi beban belanja pegawai dan membebani kepala daerah berikutnya,"ujar Tito Karnavian
Lebih jauh, mantan Kapolri itu secara terbuka menyinggung fenomena yang selama ini menjadi rahasia umum dalam politik daerah, yakni masuknya tim sukses ke lingkungan birokrasi melalui jalur tenaga honorer.
Menurutnya, praktik tersebut berujung pada tuntutan pengangkatan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau Aparatur Sipil Negara (ASN), sehingga menciptakan beban anggaran jangka panjang.
"Sering kali tim sukses dimasukkan menjadi tenaga honorer. Setelah bertahun-tahun mereka menuntut kepastian status dan meminta diangkat menjadi PPPK. Akhirnya menjadi beban APBD,"terangnya.
Tito menegaskan, kondisi itu bukan hanya membebani pemerintahan yang sedang berjalan, tetapi juga meninggalkan persoalan bagi kepala daerah berikutnya yang harus menanggung konsekuensi anggaran.
Dalam rapat tersebut, Tito mengungkapkan bahwa mayoritas pemerintah daerah saat ini telah melampaui batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen dari total APBD sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Karena itu, pemerintah daerah diminta menghentikan pola lama yang menjadikan birokrasi sebagai tempat penampungan tenaga non-ASN tanpa perhitungan kebutuhan riil.
"Honorer sudah dimoratorium. Untuk seluruh kepala daerah, harus tegas, tidak boleh ada tenaga honorer baru,"kata Tito.
Meski demikian, Tito memberikan pengecualian untuk sektor-sektor vital yang menyangkut pelayanan dasar masyarakat, seperti guru dan tenaga kesehatan.
Menurutnya, daerah masih dapat melakukan perekrutan apabila benar-benar mengalami kekurangan tenaga profesional pada bidang tersebut.
"Kalau guru atau tenaga kesehatan yang memang dibutuhkan dan stoknya sudah tidak ada, itu masih bisa dipertimbangkan. Tetapi sedapat mungkin jangan sampai menambah beban belanja pegawai,"pintanya.
Tito juga mengingatkan bahwa tujuan utama APBD bukan untuk memperbesar birokrasi, melainkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang berkualitas.
"APBD harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, membangun jalan, memperbaiki sekolah, meningkatkan layanan kesehatan, bukan justru habis untuk merekrut pegawai yang terlalu banyak," tegasnya.
Pernyataan Mendagri tersebut sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah pusat tidak ingin APBD tersandera oleh belanja pegawai yang terus membengkak.
Di tengah kebutuhan pembangunan yang semakin besar, setiap rupiah anggaran daerah dituntut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan habis untuk membayar konsekuensi politik jangka pendek.
"Jadi, saya tegaskan kembali agar kepala daerah stop rekrut honorer baru, APBD dipakai bangun jalan, sekolah dan hal lain yang bermanfaat untuk masyarakat. Jangan pakai APBD untuk gaji tim sukses,"tegas Tito kembali.
Sementara itu, terkait nasib tenaga honorer yang telah ada maupun rencana pengangkatan PPPK pada 2027, Tito menyebut kebijakan tersebut menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian PAN-RB.
"Saya berharap agar kepala daerah tidak lagi menjadikan tenaga honorer sebagai instrumen balas jasa politik, karena dampaknya bukan hanya pada membengkaknya belanja pegawai, tetapi juga menyempitkan ruang pembangunan yang seharusnya dinikmati masyarakat,"tutup Tito Karnavian. (*).
Editor : Yohanes Palen