CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA- Pemerintah bersama DPR RI resmi menyiapkan anggaran jumbo sebesar Rp100,1 triliun untuk mempercepat pemulihan wilayah Sumatra pascabencana.
Dana fantastis tersebut akan digelontorkan secara bertahap selama tiga tahun, mulai 2026 hingga 2028.
Keputusan itu diambil dalam Rapat Koordinasi Penanganan Pascabencana Sumatera yang sekaligus menyepakati Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, total anggaran yang disiapkan pemerintah mencapai Rp100,1 triliun dengan rincian Rp.38,9 triliun pada 2026, Rp.32,9 triliun pada 2027, dan Rp.28,2 triliun pada 2028.
“Nilai yang kami usulkan dan sudah disetujui di tingkat pemerintah nilainya Rp100,1 triliun selama tiga tahun,”ucap Tito dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (25/5/2026).
Tito yang juga menjabat Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera mengungkapkan terdapat 11.512 program kegiatan yang akan dijalankan dalam proses pemulihan tersebut.
Menurutnya, fokus utama pemerintah pada 2026 adalah membangun kembali infrastruktur vital yang rusak akibat bencana, termasuk sungai, jalan, sekolah, hingga pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak yang selama ini masih tinggal di hunian sementara (huntara).
“Yang prioritas utama di 2026 adalah infrastruktur, sungai, jalan, sekolah dan lain-lain, serta hunian tetap karena sudah terlalu lama di huntara,”jelas Tito.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah siap secara anggaran untuk mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut.
Bahkan, dana hasil efisiensi sebesar Rp.60 triliun yang telah disiapkan sebelumnya disebut belum terserap sepenuhnya.
“Ditanya anggaran siap nggak, saya bilang siap. Dari akhir tahun lalu kita sudah siapin Rp.60 triliun, ternyata dipakai lebih sedikit tahun ini karena dibagi tiga untuk pembangunan infrastrukturnya,"kata Purbaya.
Meski dana tersedia, Purbaya mengakui pencairan anggaran sering terkendala masalah administrasi dan kelengkapan dokumen dari kementerian maupun lembaga terkait.
Karena itu, ia meminta jajarannya aktif melakukan pendampingan agar proses pencairan dana bisa lebih cepat.
“Kalau ada pengajuan anggaran yang berhubungan dengan bencana ini, setiap kali difollow up. Kalau kurang dokumennya langsung ditelepon, bahkan kalau perlu kita kirim orang ke sana,”pintanya.
Purbaya pun memastikan pemerintah tidak akan kekurangan dana dalam upaya pemulihan Sumatra pascabencana.
“Jadi nggak usah takut. Duitnya ada,"pungkas Purbaya. (*)
Editor : Yohanes Palen