CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA - Keputusan penggunaan jasa EO Rp113 Miliar oleh Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menjadi sorotan publik dan memicu kehebohan.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana memberikan penjelasan terkait alasan di balik kebijakan tersebut.
Dadan menyampaikan bahwa selain kebutuhan teknis, penggunaan EO juga bertujuan untuk mendukung tata kelola administrasi dan keuangan yang lebih rapi dan terstruktur.
Ia menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi BGN sebagai lembaga baru yang masih dalam tahap membangun sistem kerja dan struktur organisasi.
Menurut Dadan Hindayana, BGN saat ini masih berada dalam fase awal pengembangan, sehingga belum memiliki sumber daya internal yang sepenuhnya siap untuk menangani berbagai kegiatan berskala besar secara mandiri.
“Dalam tahap ini, BGN belum memiliki SDM yang benar-benar siap untuk mengelola seluruh kegiatan besar secara independen,” ujar Dadan dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (12/4/2026).
Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan event besar, kampanye publik, hingga sosialisasi nasional membutuhkan dukungan tenaga profesional.
Di sinilah peran EO dinilai penting, karena memiliki keahlian khusus dalam mengelola acara secara menyeluruh.
“Penggunaan jasa EO adalah langkah strategis agar setiap kegiatan dapat berjalan profesional, terstandar, dan tepat waktu. EO memiliki pengalaman dalam perencanaan acara, koordinasi vendor, pengelolaan teknis di lapangan, hingga mitigasi risiko operasional,” jelas Kepala Badan Gizi Nasional tersebut.
Lebih lanjut, Dadan menyebut keterlibatan pihak ketiga juga memberikan kemudahan dalam aspek administrasi dan pelaporan.
Proses pengadaan barang dan jasa, pembayaran vendor, hingga dokumentasi kegiatan bisa dilakukan secara lebih sistematis.
“Hal ini justru mempermudah proses audit dan pengawasan, karena seluruh kegiatan tercatat dengan rapi dan transparan,” imbuh Dadan Hindayana.
Ia juga menegaskan bahwa kegiatan yang ditangani EO Rp113 Miliar bukan sekadar acara seremonial. Program tersebut merupakan bagian dari strategi komunikasi publik terkait isu gizi nasional, termasuk kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi penjamah makanan agar memiliki standar keamanan pangan yang baik.
Menurutnya, kualitas penyelenggaraan menjadi faktor penting agar pesan pemerintah dapat tersampaikan secara efektif dan berdampak luas kepada masyarakat.
Dari sisi efisiensi, penggunaan EO dinilai lebih realistis dibandingkan membangun tim internal dalam waktu singkat.
Proses penguatan SDM internal membutuhkan waktu, biaya, dan tahapan yang tidak instan, sementara program harus segera dijalankan.
“EO menjadi solusi jembatan agar program tetap berjalan tanpa mengorbankan kualitas dan ketepatan waktu,” tegasnya.
Dalam pelaksanaannya, EO juga berperan sebagai mitra strategis yang membantu dalam perencanaan kegiatan, pengelolaan audiens, hingga optimalisasi anggaran agar lebih efektif.
Meski demikian, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana memastikan bahwa seluruh penggunaan anggaran, termasuk untuk EO Rp113 Miliar, tetap mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Ia menegaskan bahwa seluruh proses tersebut terbuka untuk diawasi oleh lembaga pengawas guna memastikan penggunaan anggaran negara berjalan sesuai ketentuan.(*)