Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2026 yang diterbitkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini.
Sementara itu aturan tersebut berlaku bagi seluruh ASN, baik Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), maupun PPPK Paruh Waktu.
Langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam mempercepat transformasi birokrasi agar lebih adaptif, efisien, serta berbasis kinerja di tengah perkembangan teknologi dan tuntutan pelayanan publik yang terus meningkat.
Dalam aturan baru ini, pemerintah menerapkan kombinasi pola kerja Work From Office (WFO) dan Work From Home (WFH).
Adapun ASN diwajibkan bekerja di kantor selama empat hari, yakni Senin hingga Kamis, sementara hari Jumat diberikan fleksibilitas untuk bekerja dari rumah sesuai domisili masing-masing.
Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini tidak mengubah ketentuan jam kerja maupun hari kerja ASN.
Penekanan utama tetap pada pencapaian kinerja dan hasil kerja.
“Fleksibilitas kerja harus tetap sejalan dengan pencapaian target kinerja. Fokus utama tetap pada output dan outcome, bukan pada lokasi bekerja,”tegas Rini.
Ia juga menambahkan bahwa kebijakan ini menjadi pedoman penting bagi instansi dalam mengelola kinerja pegawai secara lebih modern dan berbasis digital.
“Melalui kebijakan ini, kami mendorong pelaksanaan tugas kedinasan yang lebih efisien, efektif, adaptif, dan berbasis digital, sehingga dapat meningkatkan produktivitas ASN dan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan,”ujarnya.
Adapun delapan poin penting dalam SE MenPANRB Nomor 3 Tahun 2026 yang perlu diketahui seluruh ASN, antara lain:
1.Penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan berbasis fleksibilitas kerja.
2. Penerapan kombinasi Work From Office (WFO) dan Work From Home (WFH).
3.Penekanan pada pencapaian kinerja sebagai indikator utama.
4.Pemanfaatan teknologi digital dalam pelaksanaan tugas.
5.Penegasan tanggung jawab pimpinan instansi dalam pengawasan.
6.Penyesuaian sistem kerja tanpa mengubah jam kerja resmi.
7.Peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.
8.Dukungan terhadap transformasi tata kelola pemerintahan.
Disisi lainnya, pemerintah berharap kebijakan ini menjadi acuan bagi seluruh instansi dalam menerapkan sistem kerja yang lebih dinamis tanpa mengurangi kualitas layanan kepada masyarakat.
Dengan berlakunya aturan ini, setiap instansi diminta segera menyesuaikan mekanisme kerja internal masing-masing.
Implementasi di lapangan pun akan terus diawasi guna memastikan tujuan utama kebijakan, yakni peningkatan kinerja ASN dan pelayanan publik, dapat tercapai secara optimal. (*).
Editor : Yohanes Palen