CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA – Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur memvonis bebas Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti pada kasus pencemaran nama baik terhadap Luhut Binsar Pandjaitan.
Hal itu juga, sambung Thomas, memberikan bukti bahwa kritikan keduanya dalam Podcast Youtube yang diperkarakan itu mengandung nilai kebenaran.
“Jadi, berdasarkan fakta hasil survei, tidak ada unsur kebencian atau fitnah yang ditujukan kepada seorang Luhut maupun pencemaran nama baiknya."
"Itu riil mereka berbicara berdasarkan data hasil survei."
“Tidak ada yang salah karena hanya bersifat kritik terhadap Luhut, di mana Luhut saat ini sedang menjabat sebagai Menko Kemaritiman, namun di sisi lain dia (Luhut red) memiliki saham tambang emas Freeport.”
“Ini kan secara aturan tidak boleh," kata Thomas di Jayapura Senin (8/1/2024).
Diapun mengatakan bahwa putusan hakim dalam kasus tersebut jelas berdasarkan pertimbangan yang objektif dan rasional atas fakta-fakta yang mengemuka di ruang persidangan, di mana fakta lebih kuat daripada kata-kata.
Itu merupakan salah satu putusan amat bersejarah dalam proses peradaban demokrasi di Indonesia yang perlu dicontohi dan diimitasi oleh semua penegak hukum, termasuk para hakim.
"Ini kemenangan bagi kebenaran, kedaulatan rakyat, demokrasi, keadilan, dan kemanusiaan yang perlu dihormati dan dirayakan bersama, termasuk rakyat Papua,"tegasnya.
Mantan Pengurus PMKRI St. Thomas Aquinas itu pun menegasakan pejabat publik tidak boleh boleh alergi, atau anti terhadap setiap kritikan masyarakat.
Sebab kritikan Haris-Fatia bukan menyerang pribadi seorang Luhut Binsar Panjaitan, tapi itu terkait dengan jabatan yang melekat padanya.
"Sikap yang diambil oleh Luhut terhadap Haris Azar-Fatia sangat tidak dibenarkan karena itu bentuk pembungkaman demokrasi," tukasnya.
Karena secara aturan, kata Thomas, setiap orang yang menjadi pejabat publik harus bersedia untuk dikritik.
Sebab berkaitan dengan jabatannya.
“Satu hal yang diketahui oleh Luhut, bahwa ada jabatan yang melekat pada dirinya saat ini, yaitu Menko Marves, sehingga kalau dikritik, itu rasional saja," kata Thomas.
Apalgi kritikan Haris Azar-Fatia sangat benar dilakukan dalam sebuah negara yang berdemokrasi.
Kritikan itu didasarkan dengan hasil riset yang nyata.
"Harusnya Luhut, jika dirinya merasa bahwa riset yang dikemukakan oleh Haris dan Fatia tersebut tidak benar, maka dia harus membantah itu secara ilmiah," tandasnya.
Sebab hal yang harus diperhikan oleh Luhut bahwa jabatan yang ada pada dirinya itu melekat pada sebua aturan hukum," sambungnya.
Thomas mengharapkan pembebasan Haris-Fatia ini dapat mencerminkan kepada pejabat publik yang lainnya untuk tidak anti terhadap kritikan masyarakat. Sebab sebagai negara demokrasi kritikan itu sangat wajar apalgi kepada pejabat publik.
"Jangan pernah membungkam demkorasi, karena kita bukan neaga feodal ataupun otoliter," pungkasnya
Diketahui sebelumnya Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti dilaporkan Luhut ke Polda Metro Jaya setelah keduanya membahas konten dengan judul Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada, yang tayang di kanal Youtube Haris Azhar pada 20 Agustus 2021. (*)
Editor : Gratianus Silas