Sidang dipimpin lansung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Dogiyai yang juga Ketua Majelis Pertimbangan TPTGR Pemerintah Kabupaten Dogiyai, didampingi Wakil Ketua Majelis (Inspektur Daerah Kabupaten Dogiyai), Sekretaris Majelis (Kepala BPKAD) dan dua anggota lainnya yakni Kepala Dinas BKPSDM Kabupaten Dogiyai dan Kabag Hukum Setda Kabupaten Dogiyai.
Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Dogiyai, Damiana Tekege SH., M.Hum selaku Ketua Majelis MP TPTGR, kegiatan ini merupakan upaya peningkatan penyelesaian kerugian negara/daerah, terutama yang termasuk dalam piutang daerah dan masih memiliki progress penyelesaian kerugian yang masih rendah.
‘’ Saya harap, setelah ini ada kemajuan setoran dan kepatuhan, agar dapat mengurangi kerugian daerah/negara. Dengan disidangkannya beberapa kasus di hari ini, akan semakin memacu orang yang mempunyai piutang negara atau daerah untuk menyelesaikan kewajibannya membayar kerugian negara,’’ tegas Sekda Dogiyai selaku Ketua Majelis.
Sementara itu, Inspektur Daerah Kabupaten Dogiyai Wahyu Sri Handayani SE mengatakan, MP TP-TGR menyidangkan para tertuntut, yang sebelumnya sebagai terperiksa, untuk penyelesaian kerugian negara/daerah berdasarkan rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2021 oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) perwakilan Provinsi Papua, atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditindaklanjuti oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Dogiyai.
‘’ Setelah pembacaan tuntutan oleh Pimpinan Sidang, para tertuntut menyanggupi untuk melaksanakan hasil putusan sidang, dengan menyelesaikan secara tunai maupun dicicil (memberi jaminan berupa sertifikat tanah ), sampai tanggal 31 Desember 2024 atau 429 hari sejak ditetapkan keputusan oleh Majelis Pertimbangan,’’ ujar Handayani.
Lanjutnya, bagi tertuntut lainnya yang tidak hadir pada saat persidangan atau dikenal dengan istilah hukum In absentia, harus tetap melaksanakan sidang putusan yakni pengembalian kerugian negara sesuai prosedur yang ditetapkan.
Menurut Handayani, Sidang TPTGR ini dilakukan dalam rangka mengembalikan kerugian Negara yang muncul akibat tidak cermatnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melaksanakan kegiatan.
‘’ Kami harap progres setoran dan kepatuhan dapat mengurangi kerugian negara atau daerah di tahun-tahun mendatang, ‘’ tutupnya.(*) Editor : Administrator