WAMENA - Komnas HAM RI memastikan kedatangan mereka ke Jayawijaya terkait dengan pengaduan masyarakat Wouma dan Welesi yang juga telah tersampaikan kepada Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, Pemkab Jayawijaya, Polres Jayawijaya dan Kodim 1702/ Jayawijaya guna melakukan klarifikasi namun belum ada respon yang baik.
Komisioner HAM RI, Prabianto Mukti Wibowo menyatakan sebenarnya dari konfirmasi yang didapatkan Bupati Jayawijaya, Dandim 1702/Jayawijaya dan Kapolres Jayawijaya sudah mau bertemu tetapi dilakukan di kantor Gubernur Papua Pegunungan.
“Kami sudah tunggu di sana namun Forkopimda Jayawijaya tak datang. Begitu juga dengan Pj Gubernur yang tak memberikan respon. Paling tidak kalau beliau sibuk bisa menugaskan stafnya atau Asisten 1 atau kepala biro yang lain untuk membicarakan masalah lokasi pembangunan kantor Gubernur Papua pegunungan,” ungkap Mukti Wibowo di Bandara Wamena, Jumat (6/10/2023).
Tujuan dari Komnas HAM datang ke Wamena selain bertemu dengan masyarakat pengadu, pihaknya juga ingin mendapatkan klarifikasi penjelasan dari pihak pemerintah dalam hal ini Provinsi Papua Pegunungan dan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya. Namun nampaknya selama dua malam di Wamena, pihaknya hanya bisa bertemu dengan Ketua DPRD Jayawijaya.
“Ini sungguh sangat kami sayangkan. Komnas HAM sebagai lembaga independen yang tak berpihak pada salah satu, tapi kami ingin mendudukkan masalah ini seobjektif mungkin dan mencari solusi yang bisa diterima semua pihak,” jelas Prabianto.
Tujuan Komnas HAM RI meminta adanya pertemuan untuk menghindari pelanggaran HAM bagi masyarakat yang dilakukan oleh negara. Artinya jangan sampai negara dengan seluruh kekuatan melakukan pembangunan tapi menyengsarakan masyarakat.
“Ini sebenarnya tujuan kami, sehingga sungguh kami sangat menyayangkan mengapa aparat pemerintah di tingkat provinsi dan kabupaten, tak berkenan untuk menemui kami,” sesalnya.
Tentunya Komnas sesuai dengan kewenangannya, akan melakukan koordinasi dan komunikasi untuk melaporkan hasil temuan selama di Wamena kepada Mentri Dalam Negeri sebagai pihak yang berwenang dalam rencana pembangunan. Pihaknya juga akan komunikasi dengan Komisi II DPR RI.
“Paling tidak usai melakukan koordinasi dengan Mendagri bisa menjadi masukan kepada Wapres untuk mempertimbangkan kembali apakah beliau sudah hadir di Wamena untuk meletakkan batu pertama, yang notabane lahan itu masih dalam status sengketa," tutupnya.(*) Editor : Administrator