NABIRE-Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Provinsi Papua tengah mengungkapkan, Perubahan kode daerah di lingkungan Provinsi Papua Tengah untuk pengurusan Akte lahir, Kartu Keluarga, KTP data lainnya diperuntukkan untuk anak-anak yang lahir setelah Provinsi Papua Tengah dimekarkan.
" Kode daerah 91 Provinsi Papua di surat-surat Identitas diri tidak dapat diubah ke 94 karena dalam KTP dan surat Identitas lainnya berisi nomor NIK yang dimiliki satu orang satu NIK seumur hidup, “ Jelas Sekretaris Dinas1 Dukcapil PMK Provinsi Papua Tengah yang juga merupakan admindukcapil PMK, Yerimias Mote S.STP, M.IP kepada media ini di ruang kerjanya, Rabu (20/9).
Yang dirubah hanya nama Provinsinya bukan nomor NIK bagi anak dan orangtua yang sudah memiliki KK,KTP, Akte lahir dan data lainnya di Provinsi Papua, "
Menurutnya, Ketika ada perubahan status Daerah dengan kehadiran daerah otonomi baru (DOB) sudah menjadi kewajiban bagi masyarakat untuk mengembalikan blangko KTP lama ke kantor Dukcapil untuk dimusnahkan dan diganti blangko KTP baru yang disesuaikan dengan Provinsi domisili penduduk pemilik KTP.
" Misalnya dari Provinsi Papua ke Provinsi Papua Tengah. Ini dilakukan supaya jangan ada penduduk yang menggunakan KTP ganda, " Ujarnya.
Sesuai amanat Kemendagri tentang kode wilayah di Provinsi Papua Tengah, Surat himbauan Pejabat Gubernur Papua Tengah tentang perubahan kode wilayah Provinsi kabupaten akan disebarkan ke seluruh Bupati dan Dinas Dukcapil di delapan Kabupaten Provinsi Papua Tengah.
" Kabupaten Nabire kode wilayah dengan angka 9401, Kabupaten Puncak Jaya 9402, Kabupaten Paniai 9403, Kabupaten Mimika 9404, Kabupaten Puncak 9405, Kabupaten Dogiyai 9406, Kabupaten Intan Jaya 9407 dan Kabupaten Deiyai 9408," Kata Mote.
Dengan adanya perubahan pada kode wilayah Provinsi Papua Tengah, diharapkan pegawai dan honorer di lingkungan dukcapil delapan kabupaten memberikan edukasi dan pemahaman terkait perubahan kode wilayah agar masyarakat ketika melakukan pengurusan data-data kependudukan atau melakukan perekaman tidak mengalami kendala-kendala.
" Pegawai dukcapil harus bisa menjelaskan di usia berapa masyarakat wajib memiliki KTP, persyaratan apa saja yang dibutuhkan dalam pengurusan kartu keluarga, Akte lahir dan data kependudukan lainnya yang menjadi kebutuhan masyarakat, " Harapnya.
Lanjut Mote, Apalagi sekarang tersedia blangko Akte lahir dan kartu keluarga tunggal bagi anak-anak yang dibesarkan hanya oleh salah satu orangtua.
Ketika ditanya Apakah KTP Provinsi Papua mempunyai hak memilih dalam pesta demokrasi tahun 2024 di Papua Tengah, Mote menjawab bisa.
" Kenapa bisa, Karena didalam data DP4 dari kemendagri dikirimkan ke KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Data DP4 itu adalah data nama pemilih termasuk nomor NIK yang berarti kode wilayah tidak menjadi masalah dalam pesta demokrasi selagi penduduk itu sudah memiliki NIK sebagai warga negara Indonesia," tutup Mote. (Theresia)
Editor : Administrator