Secara resmi permohonan ini memang belum disampaikan pemerintah Kabupaten Jayapura. Meski begitu Pemerintah Kabupaten Jayapura melalui Asisten 1 Bidang Pemerintahan, Elvina Situmorang mengatakan, usulan mengenai perubahan nama distrik itu ada mekanismenya salah satunya harus mempunyai peraturan daerah.
"Kalau untuk merubah nama sebuah distrik itu harus ada Perda, karena yang namanya penetapan nama suatu distrik itu harus dilakukan dengan Perda tidak bisa SK saja," kata Elvina Situmorang, saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos di Kantor Bupati Jayapura, Kamis (30/6) kemarin.
Mengenai perubahan nama distrik ini juga harus didukung sebuah kajian ataupun penelitian mengenai hal tersebut. Kajian ataupun penelitian ini bisa diusulkan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung atau dari bagian pemerintahan.
"Nanti bisa dilakukan penelitiannya di Litbang karena fokus penelitian dan kajian itu berada di Litbang,"ujarnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, apabila memang dibentuk Perda mengenai perubahan nama, itu bisa saja atas inisiatif DPR ataupun dari eksekutif.
" Memang secara resmi mereka belum sampaikan ke kami. Tetapi beberapa waktu lalu juga kami sudah ditanya oleh anggota dewan mengenai hal ini,"ujarnya.
Meski begitu, usulan dari masyarakat itu sebenarnya suatu hal yang sifatnya positif. Apalagi visi misi Pemerintah Kabupaten Jayapura selama kepemimpinan Bupati Mathius bertemakan masyarakat adat.(roy/ary) Editor : Administrator