MERAUKE- Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah (Perda) Satpol PP Kabupaten Merauke Drs. David Tuwok menjelaskan bahwa hingga saat ini tidak ada pencabutan izin usaha terkait pelanggaran selama Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Merauke.
Padahal, sebelumnya Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merauke Elias Refra menyampaikan adanya 6 tempat usaha yang izinnya dicabut karena telah melanggar surat edaran bupati dan PPKM terkait pembatasan aktivitas kegiatan masyarakat dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
Menurut David Tuwok, yang ada, adalah pembinaan, dimana bagi yang sudah 2 kali diberikan peringatan namun tetap ditemukan melanggar maka izin usahanya akan dibawa ke kantor. “Jadi izin usahanya dibawa ke kantor, kemudian diberikan pembinaan. Kalau kemudian masih ditemukan melanggar maka akan kita proses sidang untuk diberikan denda. Tapi, nanti besarnya denda yang dijatuhkan kepada setiap pelanggar itu oleh pengadilan. Jadi bukan kita secara langsung,” tandasnya.
Kepala Dinas PTSP Kabupaten Merauke Ir. Justina Sianturi, M.Si enggan mengomentari terkait dengan pencabutan izin usaha tersebut. “Kalau kami hanya menerbitkan administrasinya setelah semua kelengkapan dipenuhi. Tapi, prosesnya itu ada di SKPD masing-masing. Kalau berkaitan dengan perdagangan maka itu pada Disperindag Kabupaten Merauke,” terangnya.
Menurutnya, jika ada pencabutan izin usaha maka itu kebijakan atau aturannya ke Tim Satgas Covid dalam rangka penenganan Covid di Kabupaten Merauke. (ulo/tri)
Editor : Administrator