MERAUKE-Warga Kampung di pesisir Pantai Distrik Semangga-Merauke, yakni Kampung Urum, Matara dan Nasai mengeluhkan kurangnya perhatian pemerintah kepada warga asli Papua di 3 kampung tersebut. Keluhan itu disampaikan oleh Robert Basik-Basik saat kunjungan anggota DPR Papua Hendrikus Eben Gebze, baru-baru ini.
Robert Basik-Basik mengaku bahwa sebagian warga masih menggali pasir untuk dapat menyambung hidup, karena pihaknya mau buka lahan untuk pertanian namun dilarang buka hutan. “Sementara kalau bukan penduduk asli diberi keleluasan,” kata Robert Basik-Basik.
Selain itu, lanjut dia, dalam hal dukungan alat pertanian seperti handtraktor, alat mesin perontok padi dan peralatan lainnya pihaknya juga sudah mengajukan ke pemerintah tapi tidak direspons. “Kami bukannya pemalas, tapi tidak didukung dengan peralatan. Tahun kemarin, banyak yang tidak di panen karena tidak ada alat. Kalau dipanen secara manual tidak mampu dijangkau,” jelasnya.
Menurut dia, pihaknya sudah seperti pengemis untuk meminta-minta bantuan, namun kurang mendapat perhatian. “Begitu juga jalan sampai di 3 kampung 7 dusun mulai dari Urum sampai Kampung Nasai itu sudah rusak. Kami sudah beberapa kali ajukan perbaikan tapi sampai hari ini tidak diperhatikan,’’ katanya.
Anggota DPR Papua Hendrikus Eben Gebze menilai bahwa untuk menghentikan penggalian pasir pantai tersebut, pemerintah harus memberikan solusi kepada masyarakat terutama anak muda yang ada di 3 kampung dan 7 dusun orang asli Papua tersebut. ‘’Disini lahan sebenarnya masih luas. Pemerintah kabupaten, distrik dan kampung harus memberikan perhatian dan pendampingan kepada masyarakat. Lahan yang ada di belakang kampung yag masih luas itu bisa dibuka untuk tanam padi, sehingga warga memiliki pendapatan, setidaknya stok bahan makanan yang dapat memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari,” tambahnya. (ulo/tri)
Editor : Administrator