JAYAPURA – Masuknya varian baru covid 19 ke Indonesia dan terus mewabah ke provinsi – provinsi dianggap perlu diambil langkah segera. Beberapa provinsi bahkan sudah mulai melakukan pengetatan. Untuk Papua sendiri pada Senin pekan depan baru akan diputuskan apakah Papua kembali melakukan pembatasan atau pengetatan. Untuk Papua sudah dijelaskan bahwa ada 14 kabupaten/kota yang berstatus zona merah sehingga bisa dibilang lampu kuning untuk provinsi terjauh ini.
Terkait ini Wakil Ketua I DPR Papua, Yunus Wonda berpendapat bahwa kondisi sosial ekonomi tentu akan semakin berat bila ternyata dilakukan pembatasan ataupun pengetatan. Pasalnya dengan anggaran yang sudah diploting untuk berbagai program kemudian dilakukan pembatasan paling tidak akan muncul konsekwensi yang harus dijalankan oleh pemerintah. Apakah itu sembako atau hal lain yang tujuannya menggantikan kebutuhan dari situasi pengetatan atau pembatasan.
“Jika akhirnya dilakukan pembatasan atau pengetatan saya pikir kepada daerah pasti lebih paham dan itu kembali ke kewenangan masing – masing. Hanya kami berharap situasi jangan sampai semakin buruk,” kata Yunus Wonda melalui ponselnya, Rabu (23/6). Ia berharap daerah – daerah di Papua bisa mengambil kebijakan yang melindungi namun tidak membunuh roda perekonomian.”Jangan sampai jadi merah dan saya pikir masyarakat harus paham dan ikut merespon. Jangan situasi sudah seperti ini tapi semua tetap membandel tidak peduli. Nanti giliran dilakukan pembatasan barulah menyalahkan pemerintah,” sindirnya. (ade)
Editor : Administrator