Dari Diskusi Masyarakat Korowai dengan Anggota DPR Papua, Jhon Gobay
Persoalan tambang ilegal di Papua sepertinya tak akan pernah habis, ujung-ujungnya masyarakat asli yang dirugikan, dimana hasil bumi dikeruk habis-habisan dan masyarakat pemilik ulayat yang menanggung dampaknya. Karena itu perlu ada win-win solution bagi masyarakat adat, seperti apa?
Laporan: Noel Wenda
Bumi Cenderawasih memiliki banyak sekali sumber daya alam, terutama emas di berbagai daerah muncul kawasan emas dan menjadi buruan masyarakat terutama masyarakat non pribumi. Degeuwo, Korowai contoh kecil yang bisa dilihat.
Kepala Suku Dikorowai Adonia Yalengkatu mengatakan sedikitnya ada 500 masyarakat pendatang yang beraktifitas di Korowai, Kali Tangmo, Yaligu dan lainnya. Mereka datang dan beraktifitas secara ilegal.
Dan yang lebih menyedihkan yakni masyarakat pendatang atau nusantara sudah banyak mengambil keuntungan baru memberitahukan ke masyarakat setempat.
Dalam dialog penambangan rakyat bersama angota DPRP Adonia Yalengkatu menambahkan secara langsung ataupun tidak langsung membuat masyarakat asli terdegradasi, dan kebiasaan mereka makin terkikis.
"Yang terjadi di sana ada kemerosotan sistem kekerabatan adat istiadat karena kehadiran masyarakat yang banyak. Selaku penjaga dusun kami harap kegiatan ini penambangan itu berjalan sopan teratur dan terarah, jangan masuk seenaknya," ujarnya.
Ia mengatakan saat ini proses legalitas hukum, tapi ada juga ditemukan sejumlah penipuan, dan orang Korowai saat ini belum punya koneksi dan baru saja keluar dari hutan dan tahu baca tulis.
"Kami yakin ada saudara kami Papua lain yang sudah punya pengaruh di kota, karena kami baru kenal pendidikan, kami harapkan kejadian ini jangan di terjadi lagi," Katanya. "Kami harapkan hal ini bisa di dorong agar bisa dapat legalitas hukum tambang rakyat kami yakin hal ini bisa membantu kesejahterahan masyarakat Korowai." Paparnya,
Ketua Koperasi Yamkiwok Sinas Kasi Sewakili Daud Subuhato mengatakan ada satu mujizat Tuhan dimana Tuhan menaruh emas di tanah suku yang belum maju secara pendidikan, namun tidak di gunakan sebaik mungkin untuk masyarakat setempat.
"Legalitas hukum belum ada tapi kegiatan pendulangan sudah mulai jalan, maka kami sepakat untuk membuat koperasi guna melegalkan kegiatan tersebut, kami berusaha selama 4 Tahun, " Katanya.
Sementara itu, Anggota DPR Papua Jalur 14 Kursi John Gobay meminta Menteri ESDM untuk mengubah peta wilayah pertambangan Pulau Papua yang dikeluarkan tahun 2017, dimana meminta kepada menteri SDM Republik Indonesia untuk memberikan kewenangan penetapan wilayah pertambangan kepada dan pemberian penetapan DPR serta pemberian izin Pertambangan.
"Wilayah Penambangan Rakyat pada tahun 2000 18 itu kami di Papua itu telah melakukan Penetapan peraturan daerah provinsi Papua tentang pertambangan rakyat tetapi dengan adanya undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara untuk itu kan memerlukan penyesuaian tetapi di dalam undang-undang nomor 3 tahun 2020 pasal 173 itu dia mengatur bahwa undang-undang 3, tahun 2020 ini juga berlaku di wilayah yang ber yang berstatus khusus dan istimewa antara lain Aceh Papua di Papua Barat Yogyakarta, sepanjang tidak diatur secara khusus itu di pasal 42 undang-undang otsus mengatur tentang perekonomian berbasis kerakyatan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat setempat karena itu yang namanya tambang rakyat identik dengan masyarakat," Katanya. (oel/wen)
Editor : Administrator