Bupati RHP : Gaji Pegawai Tidak Lagi Ditransfer ke Rekening

Administrator • Dipublikasikan Senin, 19 April 2021 | 13:00 WIB
Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak menggunting pita saat meresmikan Pos PI Jemaat Imanuel Wayame, Kota Ambon, Provinsi Maluku, Minggu (10/1) lalu.(FOTO:  Humas Pemkab Mamteng for Cepos)
Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak menggunting pita saat meresmikan Pos PI Jemaat Imanuel Wayame, Kota Ambon, Provinsi Maluku, Minggu (10/1) lalu.(FOTO:  Humas Pemkab Mamteng for Cepos)

JAYAPURA-Bupati Mamberamo, Tengah Ricky Ham Pagawak (RHP) menegaskan,  gaji pegawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten Mamberamo Tengah, tidak lagi dibayarkan melalui sistem transfer dari bank ke rekening masing-masing pegawai.


“Mulai bulan April, seluruh gaji pegawai dibayarkan bendahara secara langsung kepada pegawai yang bersangkutan dan dibayarkan di Kobakma, ibu kota kabupaten. Tidak lagi melalui rekening seperti yang selama ini dilakukan, di ibu kota tercatat 870 pegawai, ” ungkap Bupati Ricky Ham Pagawak di hadapan ASN dalam apel di halaman gereja Bethel Kobakma yang dihadiri tujuh ratus lebih ASN, Jumat (16/4) lalu.


Menurut Bupati RHP, langkah tegas ini diambil menyusul saat pandemi melanda Indonesia dan juga Papua, para pegawai justru lebih banyak berada di luar Kabupaten Mamberamo Tengah sehingga pelayanan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tidak berjalan.


“Gaji dengan sistem transfer ke rekening pegawai, saya ubah ke dibayarkan langsung, tidak lagi melalui tranfer rekening. Sebab justru dengan alasan pandemi corona,  pegawai lebih banyak berada di luar kabupaten. Ada yang di Kabupaten Jayawijaya, Nabire, Kabupaten dan Kota Jayapura, Supiori, Biak, Makassar dan Toraja. Dan ini saya ketemu langsung,” ucapnya.


Untuk itu, Bupati RHP mengaku sudah memerintahkan Badan Kepegawaian untuk mencetak absensi manual per OPD dan ditaruh di salah satu ruang yang disiapkan dan diawasi aparat keamanan, sehingga pegawai setiap pagi langsung absen secara manual. Berbekal absen manual itulah bendara membayarkan gaji berdasarkan kehadiran.


“Jadi pegawai yang dibayarkan gajinya oleh bendahara sesuai jumlah yang hadir berdasarkan tanda tangan kehadiran di absen manual, di luar itu tidak akan dibayarkan. Ini juga membuat pegawai betah menjalankan tugasnya, orang digaji karena menjalankan tugas,” katanya.


“Antara hak dan kewajiban harus seimbang,jangan hanya menuntut hak, sementara kewajiban sebagai pegawai tidak dijalankan,orang bekerja baru dibayarkan gajinya,” sambungnya.


Menurut Bupati RHP, langkah yang diambil ini, mendapat respon positif dan  para pegawai menerimanya. “Pasca apel, dan setelah saya keluar dari Kobakma, karena tugas, sampai saat ini pegawai yang bertugas di Kobakma, jumlahnya masih seperti waktu apel,”imbuhnya.


Bupati dua periode ini menjelaskan, hal yang sama juga diberlakukan bagi pegawai distrik, petugas kesehatan dan guru seperti di Distrik Kelila, Ilugwa, Eragayam, dan Megambilis yang wilayahnya berada di luar ibu kota Kabupaten Mamberamo Tengah di Kobakma.


“Di distrik, saya perintahkan keuangan, seluruh gaji guru dan medis di Puskesmas itu disatukan dalam daftar gaji pegawai distrik. Jadi setiap distrik pegawai, perawat, dokter atau guru, setiap pagi harus apel di kantor distrik. Tidak hadir berarti gaji juga tidak dibayarkan,” tegasnya.


Bupati RHP menuturkan, sebagai kepala daerah yang memimpin wilayah kabupaten, mempunyai kewajiban membuat keputusan dan kebijakan yang berani. Karena bupati ditugaskan untuk memimpin masyarakat dan PNS yang ada untuk melakukan program jangka pendek, menengah dan juga panjang yang sudah di programkan pemerintah.


”Kehadiran PNS di kabupaten menjadi kewajiban. Anda dari mana saja, dari suku apa saja yang ada di Mamberamo Tengah, itu merupakan pilihan. Anda mau di sini, berarti tidak boleh meninggalkan tempat tugas, kecuali urgen seperti sakit, kedukaan atau pun urusan dinas yang bisa diterima alasannya,” tutupnya. (Humas/reis/nat)

Editor : Administrator