MERAUKE-Berkas tersangka dugaan tindak pidana korupsi atas kredit pada Bank Papua yang dilakukan oleh bendahara gaji pensiun ASN pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Merauke berinisial IGL (58) diserahkan ke Kejaksaa Negeri Merauke, Rabu (7/4).
Kapolres Merauke AKBP Ir. Untung Sangaji, M.Hum melalui Kanit Tipikor Polres Merauke Ipda Juniar Djoko S, mengungkapkan bahwa untuk berkas tersangka tersebut sudah tahap pertama. “Kemarin kita sudah tahap pertama terhadap berkas tersangka dugaan korupsi kredit pada Bank Papua yang merugikan negara sekitar Rp 34,5 miliar berdasarkan hasil audit BPKP,” kata Juniar Djoko ketika ditemui Cenderawasih Pos.
Kanit Tipikor Polres Merauke tersebut menjelaskan bahwa untuk sementara, pihaknya fokus untuk menangani perkara tersangka IGL tersebut. Setelah itu, kemudian barulah menindaklanjuti pihak lain yang bakal ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Kanit Tipikor menjelaskan bahwa tersangka tersebut dipercaya sebagai bendahara pembayaran gaji pensiunan sejak tahun 1999.
Kemudian pada tahun 2010, tersangka kemudian mencoba mengajukan permohonan kredit pensiunan dengan melakukan rekayasa pada daftar penerima pensiun sebanyak 3 perjanjian kredit. Karena berhasil dicairkan, sehingga tersangka mencoba lagi membuat permohnan kredit agar bisa menutupi kreditnya dan seterusnya dilakukan sejak tahun 2010 sampai 2017.
Perbuatan tersangka diketahui, ketika salah satu pegawai bank Papua yang bertugas di bagian kredit melihat foto dari identitas kakeknya sehingga sampai di rumah, petugas tersebut menanyakan ke kakeknya. Ternyata kakeknya tidak mengajukan kredit. Sehingga dilakukan audit terhadap perjanjian kredit yang diajukan tersangka. Ternyata didapati dokumen yang diajukan untuk mendapatkan kredit adalah fiktif/dipalsukan oleh tersangka.
“Saat melakukan perbuatan tersebut, tersangka masih aktif sebagai ASN dan baru pada bulan Juni 2020 kemarin, tersangka pensiun,” tandas Juniar Djoko.
Ditambahkan bahwa pihaknya sudah melakukan pemeriksaan terhadap 29 saksi dimana 2 diantaranya adalah saksi ahli yakni ahli dari BPKP dan ahli dari keuangan. “Tersangka dijerat Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman maksinal 20 tahun penjara,” katanya. (ulo/tri)
Editor : Administrator