Kegiatan tersebut mengusung tema, pengetatan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol serta obat-obat terlarang.
Kegiatan itu dihadiri oleh sejumlah pihak, mulai dari aparat kepolisian, tokoh masyarakat dan sejumlah stakeholder, termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Jayapura.
Anggota MRP, Dr H. Toni VM Wanggai mengatakan, isu ini menjadi perhatian pihaknya karena memang selama ini ada Perdasi nomor 15, Tahun 2013 tentang pelarangan produksi dan penjualan serta peredaran Miras. Kemudian aturan ini direvisi dengan peraturan daerah nomor 22, Tahun 2016.
" Ada beberapa peraturan dari Kabupaten dan Kota, tetapi ini tidak berjalan dengan baik," kata Dr H. Toni VM Wanggai kepada wartawan di sela-sela kegiatan reses tersebut di Hotel Horex Sentani, Rabu, (31/3) kemarin.
Sementara bila dilihat, realita yang terjadi di masyarakat saat ini, peredaran Miras dan narkotika sangat luas dan memicu terjadinya tindakan kriminal yang tinggi di Papua. Sehingga pihaknya mempunyai visi dan misi untuk penyelamatan tanah Papua dan manusia. Pihaknya melihat, persoalan ini sangat penting, perlu adanya upaya pengetatan kembali terhadap pengawasan peredaran Miras dan peredaran narkotika.
" Perlu ada harmonisasi, perlu ada dukungan dari semua lembaga penegak hukum,"tandasnya.
Dia mengakui, kekuatan Perdasi masih lemah dengan kekuatan hukum undang-undang yang ada di atasnya. Namun melihat situasi di Papua terkait peredaran Miras ini telah memberikan dampak tersendiri bagi masyarakat.
Sehingga perdasi pelarangan peredaran Miras di tanah Papua itu sebenarnya lebih kepada keprihatinan pemerintah daerah terhadap kondisi Papua terkait peredaran Miras dan daya konsumsi masyarakat yang justru memberi dampak buruk bagi sendi-sendi kehidupan yang ada.(roy) Editor : Administrator