Canangkan WBBM, Kejari Merauke Ingin Jadi Role Model    

Administrator • Dipublikasikan Rabu, 31 Maret 2021 | 17:30 WIB
Gerai Vaksinasi-19  yang dilakukan pemerintah Kabupaten Merauke melalui Dinas Kesehatan kerja sama dengan TNI dan Polri  dalam  mempercepat target vaksinasi di Merauke. (Sulo/Cepos )
Gerai Vaksinasi-19  yang dilakukan pemerintah Kabupaten Merauke melalui Dinas Kesehatan kerja sama dengan TNI dan Polri  dalam  mempercepat target vaksinasi di Merauke. (Sulo/Cepos )

MERAUKE-Setelah meraihWilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementrian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2020 lalu, Kejaksaan Negeri Merauke kembali mencanangkan zona intgritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM),  Selasa (30/3).


   Pencanangan ini dihadiri langsung Bupati Asmat Elisa Kambu, Bupati Mappi Kristosimus Yohanes Agawemu,  Ketua DPRD Kabupaten Merauke Ir. Drs Benjamin Latumahina, Kapolres Merauke AKBP Ir. Untung Sangaji,M.Hum, Kapolres Asmat, Kapolres Mappi dan Ketua Pengadilan Negeri Merauke Natalia Maharani, SH, M.Hum.


    Kajari Merauke I Wayan Sumertayasa, SH, MH,  menjelaskan bahwa sebagai satuan kerja yang telah memperoleh predikat WBK, wajib melakukan pencanangan  pembangunan  zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih melayani di  tahun 2021.


  “Karena kami berada di wilayah hukum yang mempunyai wilayah kerja 4 kabupaten, maka kami mengundnag Forkopimda dari 4 kabupaten dan beberapa satuan vertikal yang  telah melasanakan pembangunan zona integriotas. Puji syukur, kita telah melakukan dengan baik. Ada apenandatangan fakta integritas dari pimpinan satuan kerja dan seluruh   pegawai dan ada penandatangan komitmen bersama antara pegawai sampai  Kepala Kejaksaan Negeri Merauke disaksikan oleh  perwakilan Forkopimda  yang hadir hari ini,’’ jelasnya.


    Kajari juga  menjelaskan bahwa pihaknya juga melaunching Prokes antara Kejaksaan Negeri Merauke dengan RRI Merauke. ‘’Prokes itu  adalah pelopor birokrasi dan edukasi satuan kerja se-Papua bagian Selatan. Artinya bahwa kami sebagai salah satu Satker  yang telah mencapai predikat WBK  harus berbagi kepada pemerintah daerah. Karena sesuai dengan  perintah Presiden Jokowi bahwa pembangunan reformasi birokrasi harus dilakukan secara sistimatis dan berkelanjutan oleh seluruh kementrian, lembaga dan pemerintah daerah. Oleh karena tu kami ingin menjadi role model  untuk satuan kerja lainnya yang belum mencanangkan,” tandasnya.     (ulo/tri)   

Editor : Administrator