Pembayaran Honor Guru Kontrak Diduga Dikorupsi

Administrator • Dipublikasikan Minggu, 28 Maret 2021 | 21:00 WIB
I Wayan Sumertayasa, SH, MH (FOTO:Sulo/Cepos)
I Wayan Sumertayasa, SH, MH (FOTO:Sulo/Cepos)

MERAUKE- Kejaksaan Negeri Merauke  mulai mendalami dugaan tindak pidana  korupsi (Tipikor) terkait dengan pembayaran  honor  guru kontrak  pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke  tahun 2020  dengan memanggil  dan melakukan pemeriksaan pihak terkait  untuk dimintai keterangan sebagai saksi.


   Penyelidikan yang dilakukan Kejaksaan Negeri Merauke  ini terkait dengan gonjang ganjing pembayaran  honor  dari guru kontrak tersebut  yang tidak dibayarkan  oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke tahun 2020.


  Kepala  Kejaksaan Negeri  Merauke I Wayan Sumertayasa, SH, M.Hum,  mengungkapkan bahwa  sampai sekarang ini sudah sebanyak 15 orang dimintai keterangan sebagai saksi. “Jadi kita sedang melakukan penyelidikan  dengan meminta keterangan kepada pihak-pihak terkait terutama teman-teman dari Dinas Pendidikan. Sekitar  2 minggu  ini kita melakukan penyelidikan dengan memanggil pihak-pihak terkait. Termasuk hari ini (kemarin.red),  ada sejumlah pihak yang kita panggil untuk kita mintai keterangan. Harapan kita semuanya kooperatiflah.  Namanya penegakan hukum. Namanya juga dugaan jadi harus semua kooperatif,’’ kata Kajari ditemui  Cenderawasih Pos di Kantor Kejaksaan, Jumat (26/3).   


   Kajari mengaku  bahwa pihak-pihak yang dipanggil selama ini  semuanya kooperatif, meskipun ada yang dipanggil  hari ini tapi belum bisa hadir, karena  ada kesibukan lainnya namun  untuk  hari berikutnya  yang bersangkutan tetap  memenuhi panggilan untuk dimintai keterangan.


  Kajari  belum membeberkan penyelidikan yang tengah dilakukan tersebut. Menurut  dia, setelah  semua pihak dimintai keterangan tentunya dengan tim  penyelidikan akan dilakukan pembahasan  untuk menentukan langkah  selanjutnya.


  “Yang jelas ini laporan  dari masyarakat. Kita terima laporan dari masyarakat yang tentunya  identitas pelapor wajib kita lindungi. Kita berikan perlindungan untuk pembelajaran kepada  semua yang lainnya supaya apabila menemukan ada dugaan atau indikasi penyimpangan korupsi supaya semua orang wajib melaporkan. Tujuannya untuk mensukseskan pembangunan pemerintah di sini. Karena kami juga mendukung program-program kepala daerah dalam hal ini bupati. Kebijakan beliau kita dukung dan lindungi,” tandasnya. (ulo/tri)   

Editor : Administrator