JAKARTA, Jawa Pos - Pemerintah melanjutkan rencana perluasan relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM-DTP) untuk kendaraan bermotor roda empat (KBM-R4) berkapasitas mesin 1.501-2500 cc. Kebijakan relaksasi PPnBM untuk kendaraan di bawah 1500 cc yang sudah berlaku sebelumnya, dianggap berhasil meningkatkan penjualan hingga 150 persen.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan bahwa ada dua skema pengurangan PPnBM yang diberikan kepada kendaraan 4x2 dan 4x4. Skema pertama untuk kendaraan 4x2 adalah diskon PPnBM sebesar 50 persen untuk tahap I (April-Agustus 2021) dan diskon sebesar 25 persen untuk tahap II (September-Desember 2021). Sedangkan skema berikutnya untuk kendaraan 4x4 adalah diskon sebesar 25 persen untuk tahap I (April-Agustus 2021) dan diskon sebesar 12,5 persen untuk tahap II (September-Desember 2021).
Agus menegaskan bahwa sasaran kebijakan perluasan PPnBM-DTP adalah untuk mendorong peningkatan penjualan dari kendaraan bermotor. ”Pada pekan pertama Maret, program ini menghasilkan peningkatan jumlah pemesanan hingga 150 persen bagi tipe kendaraan yang ditetapkan untuk mendapatkan PPnBM DTP tahun anggaran 2021,” ujar Agus, kemarin (25/3).
Agus menambahkan bahwa penerapan program yang sama bagi KBM-R4 dengan local purchase di atas 60 persen diharapkan dapat mempercepat pemulihan sektor otomotif dengan peningkatan utilisasi kapasitas produksi pada batasan economic of scale produksi serta pemulihan ekonomi nasional.
”Dari evaluasi, dapat dilihat bahwa program relaksasi PPnBM efektif untuk meningkatkan purchasing power dari masyarakat. Hal ini juga berdampak positif karena dapat men-jumpstart perekonomian. Pulihnya produksi dan penjualan industri otomotif akan memiliki multiplier effect bagi sektor industri lainnya,” beber Agus.
Sebagai contoh, kendaraan model SUV telah menggunakan komponen lokal seperti body and chassis dan komponen pelengkap antara lain velg, exhaust system, interior parts, dan sebagainya. ”Apabila model ini mendapatkan insentif, maka dampak ke industri komponen cukup besar,” ujar Agus.
Kementerian Perindustrian optimistis kebijakan perluasan relaksasi PPnBM dapat berjalan baik dan makin tepat sasaran, sehingga menguntungkan masyarakat sebagai konsumen, industri, dan juga pemerintah. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menyambut baik rencana pemerintah memperluas insentif PPnBM-DTP kendaraan bermotor.
”Kami sudah bersyukur dengan adanya relaksasi yang pertama 1.500 cc ke bawah. Kalau kemudian pemerintah lakukan perluasan, kita sambut dengan gembira,” ujar Sekretaris Umum Gaikindo Kukuh Kumara.
Kukuh berharap bahwa perluasan diskon PPnBM itu dapat meningkatkan penjualan kendaraan bermotor. Dengan begitu, ekosistem industri otomotif pun bisa meningkat. Apalagi, relaksasi tersebut kebanyakan diberikan kepada berbagai kendaraan yang banyak memakai komponen dalam negeri.
”Relaksasi PPnBM yang telah diberlakukan sebelumnya sudah memperlihatkan dampak positif. Indikasi yang kita terima, sudah banyak pesanan dan terjadi transaksi penjualan kendaraan bermotor dari berbagai outlet dan dari berbagai daerah juga. Indikasi itu semoga terealisasi baik dan berlanjut baik,” paparnya.
Hal senada disampaikan Wakil Presiden Direktur Toyota Astra Motor Henry Tanoto yang menyatakan bahwa relaksaasi PPnBM dapat membantu industri otomotif termasuk komponen dan lainnya. Pada kebijakan sebelumnya, sejumlah merek pada mobil Toyota yang mendapat fasiltas tersebut, mengalami kenaikan penjualan.
”Jumlah pemesanan (SPK) Avanza naik 130 persen dibandingkan Februari Maret 2020. Kemudian, Vios alami kenaikan 500 persen dibandingkan periode sama tahun lalu. Kenaikan sangat membantu untuk meningkatkan market share hingga 38 persen,” urainya.
Dalam hal ini, Toyota bisa diuntungkan lantaran Fortuner dan Innova masuk skema keringanan PPnBM. Menurut dia, bila regulasi diterapkan. Hal itu bisa membantu dan menjadi bentuk dukungan pemerintah untuk memulihkan kondisi industri otomatif. Henry pun menyambut optimis kebijakan tersebut. ”Sebab aturan relaksasi pada mobil sampai 1.500 cc memberikan dampak penjualan bagus. Sehingga perluasan aturan bagi kendaraan penumpang hingga 2.500 cc akan semakin menarik,” imbuhnya.
Sementara itu, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra P.G Talattov menyebut, insentif diskon PPnBM kendaraan 1.500-2.500 cc belum menjadi jaminan masyarakat kelas menengah atas untuk membeli. Karena persoalannya bagi kelompok tersebut bukan pada kemampuan untuk beli. Tapi lebih kepada pertimbangan aspek pandemi Covid-19 “Yang mana mobilitas manusianya terbatas. Toh, barang (kendaraan) yang dibeli tidak urgen juga untuk mereka,” kata Abra kepada Jawa Pos.
Selain itu, ada konsekuensi ketika kebijakan tersebut diberlakukan. Untuk insentif diskon kendaraan di bawah 1.500 cc, negara berpotensi kehilangan penerimaan pajak sebesar Rp 2,3 triliun. Ketika ditambah dengan diskon PPnBM untuk kendaraan 1.500-2.500 cc, artinya akan memperbesar potensi kehilangan penerimaan pajak.
Apalagi, pemerintah sudah memperlebar defisit APBN untuk menangani wabah global ini. Begitu pula belanja terus ditingkatkan tahun ini melalui program PEN 2021. Namun, dari penerimaannya dana negara tertekan. ”Sehingga adanya diskon pajak pasti berdampak pada risiko pelebaran defisit APBN (lagi). Saya pikir pemerintah perlu cermat dalam memutuskan kebijakan ini,” ujarnya.
Abra memahami, arah stimulus maupun relaksasi kebijakan adalah untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Khususnya, membangkitkan geliat industri otomotif ke depan. Dengan harga mobil yang lebih murah, masyarakat tertarik untuk membeli. “Tapi saya tidak yakin dengan itu. Sangat kecil. Toh nominal cicilannya juga tidak akan berubah,” terang Abra.
Konsumsi rumah tangga sebagai komponen penyumbang terbesar PDB (produk domestik bruto). Pemerintah perlu melihat lagi pertumbuhan sektoral seperti industri manufaktur yang menyumbang 20 persen. “Tapi industri mana nih yang kontribusinya cukup signifikan selain transportasi. Karena kontribusi transportasi ke industri non migas hanyak 7,5 persen,” bebernya.
Menurut dia, adalah industri makanan minuman. Kontribusinya sampai 38 persen terhadap industri non migas. Itu yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah. “Apalagi dengan adanya insentif yang punya peranannya ke industri non migas itu kan dinikmati oleh semuankalangan. Bukan hanya menengah atas,” imbuhnya.
Turut menambahkan, Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede mengatakan, perluasan keringanan PPnBM untuk mobil 1.500-2.500cc akan menambah cakupan stimulus. Apalagi, sebagian besar mobil yang beredar di Indonesia berada pada kisaran kategori itu. “Sehingga akan turut mengamplifikasi dampak terhadap konsumsi kendaraan bermotor,” jelasnya.
Pada Februari yang lalu, Bank Indonesia (BI) juga melakukan relaksasi untuk DP kendaraan bermotor. Sinergi kebijakan BI dan pemerintah diproyeksi akan mampu memicu konsumsi dari kelas menangah. Yang kemudian diharapkan mampu membantu tingkat konsumsi Indonesia secara umum.
Kelas menengah merupakan kelas dengan kontribusi terbesar terhadap PDB (produk domestik bruto) nasional. “Sehingga harapannya, peningkatan konsumsi untuk masyarakat kategori tersebut akan ikut membantu pemulihan ekonomi Indonesia,” ucap Josua. (agf/han/JPG)
Editor : Administrator