SENTANI- Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, SE, M.Si menyatakan, perlu ada kesepakatan antar pemangku kepentingan (stakeholder) untuk menyukseskan program Tol Laut dengan rute T-9 yang meliputi Merauke, Kokas, Sorong, Supiori, Depapre Kabupaten Jayapura. Kesepakatan ini harus dilakukan, baik di pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Papua dan pemerintah kabupaten yang wilayahnya dilewati rute T-9.
"Memang perlu koordinasi, jadi kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat, semua harus sepakat untuk program Tol Laut dengan rute T-9," ujar Bupati Mathius kepada wartawan, pekan kemarin.
Menurutnya, hal ini bisa dikaitkan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat.
Oleh karena itu, kata dia, program Tol Laut yang melewati beberapa rute harus betul-betul sesuai dengan tujuannya yaitu menekan disparitas harga yang sejauh ini masih menjadi persoalan utama di Papua.
" Ada beberapa hal yang kita sedang bicarakan untuk Papua satu harga yang murah, harga yang di subsidi oleh pemerintah. Maka itu banyak hal yang harus diselesaikan," ujarnya.
Misalnya, apabila ada harga barang yang ada di Papua secara khusus di Kabupaten Jayapura yang masih dianggap tinggi, Pemerintah Kabupaten Jayapura telah menyiapkan tim khusus untuk melakukan pengecekan di lapangan.
"Ini siapa yang tentukan harga, bagaimana kita bisa menekan harga di Papua ini lebih murah. Seperti beras dari Merauke datang, kemudian barang-barang lain yang ada disini bisa dibawa keluar," tambahnya.
Program Tol Laut yang telah dicetuskan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 Tahun 2017 itu, bisa mewujudkan harga barang yang lebih murah di Papua.
" Kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat itu harus sepakat satu sistem. Karena ini bisa dikaitkan dengan Inpres 9/2020, percepatan kesejahteraan Papua," pungkasnya.(roy/tho)
Editor : Administrator