Soal Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah di Waropen
JAYAPURA-Belum lama ini, Kejaksaan Tinggi Papua menyelamatkan uang kerugian negara senilai Rp 9,6 M. Upaya ini merupakan tindak lanjut penanganan kasus dugaan korupsi dana hibah Pemda Kabupaten Waropen untuk subsidi transportasi tahun 2016 hingga 2017.
Aspidsus Kejati Papua Alexander Sinuraya mengatakan, terkait dengan kasus ini belum ada penetapan tersangka. Sebab, dalam proses penyidikan umum yang bersangkutan sudah mengembalikan uang.
“Kasus ini dari tahap penyelidikan kita naikan ke penyidikan, saat kita naikan ke penyidikan yang bersangkutan dengan etikad baik mengembalikan uangnya,” ucap Alexander saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Kamis (25/3).
Dikatakan, dalam tahap penyidikan sekarang masih menunggu kesimpulan akhir dari tim penyidik. Apakah ini perlu ditetapkan tersangka atau memang tidak, pada tahap penyidikan satu saksipun belum ada yang dipanggil.
“Belasan saksi yang kami mintai keterangan pada saat penyelidikan, dalam tahap penyidikan yang bersangkutan belum dilakukan pemanggilan. Namun, pernah dipanggil saat tahap penyelidikan dan dia datang,” kata Alex.
Lanjutnya, tentu akan ada yang diperiksa entah itu saksi ahli atau apapun untuk dimintai pendapat terkait dengan kasus ini.
Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Papua menyelamatkan uang kerugian negara senilai Rp 9,6 M. Upaya ini merupakan tindak lanjut penanganan kasus dugaan korupsi dana hibah Pemda Waropen untuk subsidi transportasi tahun 2016 hingga 2017.
Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Nikolaus Kondomo menyampaikan saat itu, uang senilai Rp 9,6 M bersumber dari APBD Kabupaten Waropen tahun 2016-2017. PT Papua Graha Persada selaku pelaksana kegiatan tersebut yang mengembalikan dana tersebut ke pihak Kejaksaan Tinggi Papua.
Diketahui, dana sebesar Rp 9,6 M tersebut seharusnya digunakan sebagai subsidi transportasi udara untuk mengangkut warga dari Waropen ke sejumlah Distrik yang ada di daerah pedalaman. Misalnya, Distrik Kirihi dan Distrik Walani.
Adapun kasus ini terungkap dari hasil pelaporan warga dan penyelidikan jajaran Pidana Khusus Kejati Papua. Diduga pesawat sama sekali tidak membawa penumpang ke distrik-distrik tersebut.
"Secara resmi kami telah menyita uang senilai Rp 9,6 M. Untuk sementara kami menyimpan uang di salah satu bank di Jayapura sebelum dikembalikan ke kas negara, " kata Nikolaus. (fia/nat)
Editor : Administrator