MERAUKE- Keluhan DPRD Kabupaten Merauke melalui Ketua Komisi C terkait beberapa tahun tidak lagi menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) ditanggapi oleh Penjabat Sekda Kabupaten Merauke Ruslan Ramli, SE, M.Si.
Menurut Ruslan Ramli bahwa yang diawasi oleh dewan adalah pelaksanaan atas Peraturan Daerah (Perda) APBD yang ditetapkan oleh dewan sendiri setelah bersidang. ‘’Jadi ini memang sedikit berbeda kita punya presepsi. Fungsi pengawasan itu jangan dimaknai pemeriksaan. Fungsi pengawasan atas pelaksanaan peraturan daerah. Kalau buku APBD saya pikir teman-teman keuangan. Tapi, kalau DPA apakah ada kewajiban menyampaikan DPA. Sementara di Perda APBD itu sudah ada di sana dengan penjabaran,’’ katanya.
Menurut Ruslan Ramli yang juga menjabat sebagai kepala Bappeda Kabupaten Merauke ini bahwa DPA itu digunakan oleh pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatannya. ‘’Sekali lagi, tidak usah kita dikotomikan itu. Fungsi DPRD itu pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda). Misalnya, jalan di Seringgu dibangun. Dewan bisa mengawasi apakah sudah dibangun. Tapi, kalau menyangkut tidak sesuai katakanlah tebal aspal dan lain-lain itu fungsi pemeriksaan. Karena itu, menurut saya, kalau Perdanya sudah diserahkan dan APBDnya sudha diserahkan, disanalah dilihat. Bisa SKPD diundang dan hearing dan lain-lain. Proses APBD juga kita behas bersama,’’ tandasnya.
Ditanya lebih lanjut buka APBDnya diberikan kepada Dewan, Sekda mengatakan bahwa seharusnya dikasih karena merupakan produk yang dibahas bersama antara eksekutif dan legeslatif. (ulo/tri)
Editor : Administrator