Mahfud Pastikan yang Tidak Punya Niat Jahat Tidak Diproses Dalam Kasus Korupsi
JAKARTA, Jawa Pos - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD bersama Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin membahas sejumlah isu strategis di Kejaksaan Agung (Kejagung) Senin (15/3). Di antara isu tersebut, Mahfud dan Burhan memberikan penekanan terhadap penanganan kasus-kasus tindak pidana korupsi oleh Kejagung.
Mahfud mengungkapkan bahwa ada dua hal penting terkait dengan persoalan penanganan kasus korupsi yang dia bahas bersama Burhan. Pertama soal unsur pidana korupsi. Kedua kasus PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI). "Ada masukan dari beberapa tokoh agar pasal 2 dan pasal 3 undang-undang nomor 31 Tahun 1999 itu supaya bisa diberi petunjuk pelaksanaan yang jelas," bebernya.
Pejabat asal Madura tersebut menyampaikan, masukan disampaikan oleh beberapa tokoh karena melihat ada yang diproses hukum menggunakan undang-undang itu meski tidak memiliki niatan berbuat jahat. "Karena di lapangan ada orang yang tidak punya mens rea, tudak punya niat untuk melakukan korupsi, hanya salah administrasi, lalu dibawa ke kasus korupsi," beber Mahfud. Menurut dia kondisi itu membuat orang tidak berani melangkah atau melakukan terobosan.
Berdasar pembicaraan dengan jaksa agung, kata Mahfud, Kejagung sudah memiliki standar terkait hal itu. "Sehingga kalau ada perbuatan melawan hukum tetapi tidak ada niat, tidak ada mens rea untuk itu, maka bukan kasus korupsi," bebernya. Karena itu, hanya sedikit di antara banyak kasus korupsi yang ditangani oleh Kejagung dinyatakan bukan kasus korupsi. "Di bawah lima persen saja yang dianggap oleh pengadilan itu bukan kasus korupsi," tambah dia.
Kedepan, Kejagung akan lebih ketat lagi melaksanakan standar tersebut. Sehingga tidak ada lagi kasus korupsi yang ditangani Kejagung kemudian divonis bukan kasus korupsi. Khusus kasus ASABRI, Mahfud menyatakan, proses hukum yang dilakukan Kejagung sudah cukup jauh. Bukan hanya menetapkan tersangka dan terus menggali fakta dari sejumlah saksi, penyitaan aset-aset sudah berjalan. "Jadi, masalah korupsi di ASABRI tetap akan diselesiakan menurut konstruksi hukum yang dibangun oleh Kejagung," tegasnya.
Di luar kasus korupsi, Mahfud menyebutkan bahwa pembahasan soal Jaksa Agung Muda Pidana Militer (JAM Pidmil) juga sempat disinggung oleh kedua belah pihak. Menurut dia, saat ini Kejagung tinggal menunggu pengisi jabatan tersebut. "Sudah didiskusikan, hanya tinggal menunggu," bebernya. Dia memastikan bahwa Kejagung menyiapkan secara matang terkait dengan pengisian jabatan tersebut. Baik di level pusat maupun daerah.
Menurut Burhan, pihaknya tengah menunggu nama yang diajukan oleh panglima TNI untuk menduduki jabatan JAM Pidmil. "Personelnya kami sudah minta kepada panglima TNI untuk pengisian-pengisiannya," terang dia. Menurut dia, pihaknya membutuhkan beberapa perwira tinggi dan perwira menengah untuk mengisi posisi di struktur baru Kejagung tersebut. "Nanti kalau diusulkan dari sana (perwira tinggi) bintang dua, naik menjadi bintang tiga," jelasnya. Selain itu, ada juga posisi untuk bintang dua dan kolonel. (syn/JPG)
Editor : Administrator