JAYAPURA-Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua menyelamatkan uang negara sebesar Rp 9,660 miliar. Uang tersebut terkait dengan kasus dugaan korupsi dana hibah transportasi di Kabupaten Waropen tahun anggaran 2016 dan 2017.
Uang sebesar Rp 9,660 miliar ini dikembalikan oleh perusahaan transportasi yang menerima dana hibah. Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Papua, Nikolaus Kondomo menyebutkan, pada 19 Februari tahun 2021 PT. PGP telah mengembalikan kerugian negara yang telah dihitung oleh penyidik.
“Dalam perkara tersebut, terdapat kerugian negara sebesar Rp 9,660 miliar,” ungkap Kondomo kepada wartawan usai menyerahkan pengembalian uang negara sebesar Rp 9,660 miliar kepada Bank BNI di kantor Kejati Papua, Rabu (10/3).
Meskipun uang kerugian negara sudah dikembalikan, namun kasus dugaan korupsi ini menurut Kondomo tetap berjalan sesuai dengan perhitungan para penyidik.
Dana pengadaan subsidi jasa transportasi yang berlangsung pada tahun 2016 dan 2017 tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Waropen.
Adapun rute helikopter yang disubsidi yakni Distrik Kirihi dan Distrik Walani yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Nabire. Sebanyak 13 saksi telah diperiksa penyidik mulai dari pihak PT PGP hingga dinas terkait yang ada di Kabupaten Waropen.
Secara terpisah Direktur Papua Anti Coruption Investigation dan dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak, Dr. Anthon Raharusun menyebutkan, kendati uang negara dikembalikan, namun proses pemeriksaannya tetap lanjut.
Menurutnya, uang sebesar Rp 9,660 miliar yang dikembalikan terlalu kecil untuk sebuah penegakan hukum dalam bidang tindak pidana korupsi. Dibandingkan dengan fakta yang dtemukan di berbagai instansi pemeritahan yang sangat banyak.
“Proses tindak pidana korupsi harus dilanjutkan, bukan dihentikan. Pengembalian uang negara tidak menghapus perbuatan pidannya tetap berlanjut hingga proses pengadilan,” tegas Anthon kepada Cenderawasih Pos, Kamis (11/3).
Raharusun memandang pemberantasan korupsi di Papua berjalan di tempat. Untuk itu, apa yang sudah diungkap oleh Kejaksaan Tinggi Papua jangan sampai hilang di tengah jalan. Oleh sebab itu, masyarakat perlu mengawalnya.
“Kejaksaan garda terdepan dalam pemberantasan korupsi, harus konsisten dalam penegakan hukum. Sehingga ada efek jera bagi para koruptor yang ada di tanah Papua,” tegasnya.
Sementara itu, Kejaksaan Negeri (Kejari) Jayawijaya saat ini tengah melakukan penyelidikan terkait tindak pidana korupsi di wilayah Pegunungan Tengah Papua. Dimana kasus ini dari salah satu OPD di Pemprov Papua yang membiayai dana yang konsentrasikan untuk 8 kabupaten di Pegunungan tengah Papua atau wilayah Lapago.
Kajari Jayawijaya, Dr. Andre Abraham, SH, L.L.M mengakui bahwa selama ini sebenarnya pihaknya sudah melakukan penyelidikan mulai dari akhir tahun 2020 dan saat ini masih berlanjut.
“Kasus dugaan Tipikor ini anggarannya dari Pemprov Papua melalui salah satu dinas di sana, yang membiayai salah satu program kerja yang dikonsentrasikan di beberapa kabupaten. Namun kami fokus pada wilayah kami yaitu 8 kabupaten di Pegunungan tengah Papua,” ungkap Abraham kepada wartawan usai melantik Kasi Pidsus Kejari Jawawijaya di kantor Kejari Jayawijaya, Rabu (10/3).
Selain itu, pihaknya juga masih menyelidiki adanya pengusaan aset milik negara yang telah dipindah tangankan ke pihak ketiga secara tidak sah atau melawan hukum oleh salah seorang oknum pejabat yang ada di kawasan Lapago.
Dua kasus dugaan Tipikor ini menurut Abraham, akan dilanjutkan oleh Kasi Pidsus Kejari Jayawijaya yang baru.
Terkait penguasaan aset negara, Abraham menyebutkan bahwa tidak sedikit oknum pejabat yang tak mau mengembalikan aset pemerintah baik itu rumah dan mobil saat sudah tak lagi menjabat maupun pindah tugas. Hal ini diakuinya menjadi fokus untuk bidang Perdata Tata Usaha Negara.
Sementara terkait dengan permintaan Bupati Lanny Jaya agar Kejari Jayawijaya bisa menertibkan aset di wilayahnya, Abraham mengakui jika Bupati Lanny Jaya telah mengeluarkan surat kuasa. “Malah sudah ada SK dengan Bupati Lanny Jaya, dimana ada aset bergerak berupa kendaraan roda empat dan tanah yang akan diprogramkan untuk segera dikembalikan. Apabila yang mengusai tidak koperatif dengan panggilan yang diberikan maka akan dipanggil melalui media elektronik dan cetak,” tegasnya.
“Apabila panggilan melalui media juga tidak koperatif, maka kami akan akan memindahkan masalah ini dari Bidang Datun ke bidang Pidsus. Karena menjadi target juga dari penyelidikan yang sedang dilakukan,” sambungnya.
Secara terpisah, Kasi Pidsus Kejari Jayawijaya, Arnes Tomasila, SH., mengaku akan melanjutkan dan menindaklanjuti program-program kebijakan pimpinan yang sementara berjalan. Pihjaknya tentunya harus bersinergi dengan seksi -seksi yang yang ada dalam internal Kejari Jayawijaya.
“Kami juga akan membangun koordinasi dan bekerja sama dengan rekan-rekan penyidik Kepolisian dalam hal ini Polres yang ada di 8 kabupaten di Lapago. Termasuk semua stakeholder yang ada di sini dalam mendukung tugas memberantas tindak pidana korupsi yang menjadi harapan masyarakat Lapago,” tutupnya. (fia/jo/nat)
(fia) Editor : Administrator